Tak sampai 12 jam pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), warga mulai ramai-ramai mendatangi kantor pos, Selasa (18/11) pagi. Mereka rela mengantre panjang untuk mendapatkan kucuran bantuan langsung dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ada yang senang mendapatkan bantuan tunai, tapi tak sedikit yang kecele karena harus pulang dengan gigit jari.
Seperti dialami Irwan (35 tahun), warga yang bekerja sebagai buruh di Palembang. Sejak pagi dia sudah mengantre di kantor Pos Merdeka Palembang dengan harapan bisa membawa pulang uang Rp 400 ribu. Namun, setelah sampai di depan, namanya tidak masuk dalam daftar. Ini lantaran Kecamatan Ilir Timur (IT) yang menjadi tempatnya tinggal belum masuk dalam giliran. "Punyaku bukan hari ini ruponyo," ujarnya dengan raut muka kecewa.
Warga yang kecele mengaku di kelurahan tempat tinggal mereka tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan mengenai jadwal pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Mereka tahu informasi pembagian ini dari mulut ke mulut.
Di sisi lain, warga yang telah menerima dana kompensasi kenaikan BBM tersebut terlihat langsung bergegas pulang. "Uangnya akan digunakan untuk membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok lain. Kalau ditunda-tunda besok takut harganya semakin mahal," ujar seorang warga yang mengaku tinggal di Kemang Manis, Ilir Barat I, Kota Palembang.
Kepala Kantor Pos Merdeka Palembang Rodi Herawan menjelaskan, untuk pencairan dana bantuan kompensasi ini memang baru dilakukan di tiga tempat, yakni Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Kecamatan Ilir Barat (IB) II, dan Kecamatan Seberang Ulu (SU) II yang terdiri dari 15 kelurahan. Pengumumannya, kata dia, ditempel di kantor pos.
Di Palembang, ada sebanyak 71.738 rumah tangga sasaran (RTS) pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan menerima menerima dana kompensasi BBM sebesar Rp 400 ribu per dua bulan. "Pencairan saat ini untuk dana dua bulan, yaitu November dan Desember sebesar Rp 400.000," kata Rodi. Pencairan dana PSKS, kata dia, akan dilakukan pihak Kantor Pos Palembang sampai 5 Desember 2014
Di tempat lain, di Sukabumi, Asep Saefudin (48 tahun), warga Kelurahan Gunungparang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, mengatakan, pemberitahuan pencairan dana PSKS terkesan mendadak. "Saya baru diberitahukan oleh pengurus RT pada pukul 12.00 WIB," kata dia.
Asep menilai, dana yang diberikan tersebut tidak sebanding dengan beban masyarakat dari kebijakan kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan terus dirasakan warga, khususnya yang tidak mampu. Terlebih, pendapatannya sebagai tukang bangunan terbilang kecil sehingga dampak kenaikan BBM akan semakin menyulitkannya.
Ratusan warga Kota Sukabumi juga mendatangi Kantor Pos di Jalan Ahmad Yani untuk mendapatkan bantuan langsung, Selasa (18/11) siang. Secara keseluruhan, jumlah warga tidak mampu yang mendapatkan dana kompensasi di Sukabumi sebanyak 14.975 rumah tangga sasaran. Humas Kantor Pos Sukabumi Firmansyah menambahkan, untuk mendapatkan dana kompensasi, warga harus membwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, harus membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
Kantor Pos Indonesia Cabang Palu, Sulawesi Tengah, mulai Selasa, pukul 10.00 WITA, juga mencairkan dana PSKS kepada masyarakat kurang mampu. "Karena pengumuman mendadak, maka untuk tahap pertama ini kami baru bisa mencairkan dana itu kepada rumah tangga sasaran (RTS) untuk satu kelurahan di Palu," kata Kepala Kantor Pos Indonesia Arif Yudha Wahyudi, Selasa. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan dana bantuan kompensasi BBM akan diberikan untuk 15,6 juta keluarga tak mampu.
Sementara, aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM terjadi di berbagai daerah. Di Yogyakarta, unjuk rasa dari gabungan organisasi mahasiswa di pertigaan UIN Sunan Kalijaga berujung bentrok. Bentrokan saat hujan mengguyur itu berawal ketika massa aksi melempari pos polisi dengan batu dan ban yang telah dibakar. Akibatnya, kaca pos polisi pecah. Polisi pun akhirnya memukul mundur massa aksi dengan menembakkan gas air mata. Massa aksi dipaksa mundur memasuki area kampus UIN Sunan Kalijaga.
Di depan Istana Merdeka, Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak kenaikan BBM, kemarin. Para pendemo terus mendesak agar mereka bisa masuk ke dalam istana negara. Ratusan polisi pun sudah memasang kawat berduri di depan istana. Dalam aksinya tersebut, para pendemo dari KAMMI melakukan aksi pembakaran bendera partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Demonstrasi juga terjadi Yogyakarta, Tangerang, Bandung, Bogor Purwokerto, dan berbagai daerah lain. Di Tangerang, mahasiswa melakukan aksi ini sambil bertelanjang dada dan mengelilingi Bundaran Adipura. Di Bandung, massa melakukan aksi teatrikal untuk menunjukkan kesengsaraan rakyat akibat naiknya BBM.
n c05/c07/c67/antara ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika