Foto : Antara/Widodo S. Jusuf
JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengevaluasi sejumlah media daring (online). Pihaknya melihat banyak media tersebut memberitakan isu bohong dan provokatif.
Presiden juga meminta tindakan tegas sebagai sanksi kepada media-media fiktif yang beritanya telah menyesatkan persepsi banyak masyarakat. Dia mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. "Kita harus evaluasi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang khusus membahas tentang antisipasi perkembangan media sosial (medsos), di Kantor Presiden, Kamis (29/12).
Presiden menyebutkan, saat ini ada 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Jumlah tersebut sama dengan 52 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet aktif di Indonesia, 129 juta di antaranya juga aktif menggunakan medsos.
Agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial, Jokowi meminta agar ada gerakan masif yang mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dengan cara produktif. "Gerakan ini penting untuk mengajak netizen mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita," tutur Kepala Negara.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Martinus Sitompul, mengatakan, tim kejahatan siber melacak akun medsos penyebar berita bohong. Akun tersebut dapat diblokir apabila ditemukan hal yang tak layak untuk diketahui banyak orang.
"Pemblokiran sekarang sudah lebih mudah dengan adanya revisi undang-undang ITE, Kominfo punya kewenangan dalam memblokir akun atau web yang diindikasikan SARA, ujaran kebencian, dan radikalisme," ujar Martinus.
Tim akan mengkaji akun dan cuitannya. Kominfo akan memblokir akun tersebut berdasarkan usulan Polri.
Apabila ada yang dirugikan akibat berita bohong, instansi, lembaga, atau masyarakat bisa melaporkannya kepada polisi. Situasi ini jangan semakin diperparah dengan menyebarluaskan berita bohong tersebut.
Sebelumnya, tokoh pers Parni Hadi mengimbau media massa konvensional seperti koran, media daring, radio, dan TV menjadi "rumah penjernih" informasi. Fungsinya untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang menyebar di masyarakat, khususnya melalui medsos.
Pendiri Republika ini menjelaskan, media konvensional berfungsi menyaring berbagai fakta dan informasi yang ada di masyarakat sebelum diberitakan. Penyaringan ini menggunakan kaidah dan kode etik jurnalistik. Pemberitaan harus melalui proses berjenjang untuk dinilai kelayakannya.
Pola seperti ini tidak dimiliki medsos. Medsos yang disebutnya sebagai media baru merupakan bentuk demokrasi informasi. Setiap orang bisa menjadi pewarta. Sayangnya, demokrasi informasi ini justru semakin merusak. Medsos dibanjiri informasi tak benar yang berbahaya.
Di sinilah, tambahnya, media literasi harus tampil mendidik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat harus diarahkan agar tidak mudah meneruskan atau menyalin informasi yang belum jelas kebenarannya. "Ini untuk mencerdaskan masyarakat," ujar mantan direktur utama Antara ini.
Media massa konvensional tetap memberikan informasi. Koran akan tetap hadir untuk pembaca yang menginginkan kedalaman informasi. Radio bermanfaat untuk mereka yang sibuk beraktivitas tetapi tetap ingin mendengarkan berita. Stasiun televisi dan media daring juga tampil untuk memberikan informasi dengan cepat.
Media konvensional dan medsos tampil saling melengkapi. Keduanya berjalan beriringan. "Koran, radio, TV harus kombinasi, tetap kerja itu, tapi online wajib ada karena perlu cepat, tapi yang cetak harus jadi tempat verifikasi," ujar mantan sekjen Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA) itu.
Parni mengatakan, jangan sampai media konvensional menelan informasi medsos tanpa didalami. Media konvensional harus tampil berbeda. Masyarakat ingin tetap mendapatkan berita media konvensional. rep: Halimatus Sa'diyah Mabruroh ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika