NEW YORK -Amerika Serikat (AS) terbuka terhadap resolusi baru PBB ter kait Gaza. Menurut Duta Be sar AS untuk PBB, Samantha Power, sepanjang resolusi tersebut membantu berlangsungnya gencatan senjata Palestina-Israel, itu tak masalah.
"Jadi, resolusi tak boleh mengganggu gencatan senjata," kata Power di markas PBB, New York, AS, Rabu (3/9). Pekan lalu, dua belah pi hak sepakat menghentikan kontak sen jata setelah beberapa pekan. Mesir menjadi mediator tercapainya ke sepakatan tersebut.
Power pun mensyaratkan, resolusi baru tak menghalangi dilakukannya perundingan kembali di Kairo, Mesir. Perundingan sudah dijad walkan dalam waktu dekat ini.
Dan, hal terpenting, ujarnya, ada kondisi positif yang meng arah pada solusi permanen.Solusi itu, yakni terwujudnya dua ne gara yang hidup berdampingan. Ia mengatakan, krisis PalestinaIs rael telah menyebabkan korban di kedua belah pihak. Pada Rabu (3/9) beredar draf resolusi yang diedarkan oleh AS, sekutu dekat Israel.
Draf ini mendorong Pemerintah Palestina kembali memiliki kendali penuh atas Gaza. Hingga sekarang, Hamas menguasai Gaza dan membentuk pemerintahan di sana. Hamas tak mengakui keberadaan Israel dan kerap terlibat per tempuran dengan mereka.
Dalam draf juga tertulis permintaan kunci dari Israel. Solusi permanen harus me mastikan Gaza bebas da ri personel bersenjata. Seluruh aset dan senjata di bawah wewenang Pemerintah Palestina. Dewan Ke amanan PBB juga memper tim bang kan usulan negara-negara Eropa.
Pandangan mereka lebih jauh dibandingkan AS. Negara-negara Eropa meng hendaki pembentukan mi si verifi kasi dan pemantauan di Ga za. Ini untuk memastikan agar ke sepakatan gencatan senjata berjalan.
Misi tersebut juga ber guna untuk me nyelidiki pelanggaran gen catan senjata.Usulan AS, yaitu meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon berbicara kepada Israel dan Palestina. Yakni, mengenai penetapan mekanisme pengiriman bahan bangunan untuk rekonstruksi Gaza. Se lain itu, mekanisme ini untuk memverifikasi penggunaan ba han bangunan tersebut.
Tokoh senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi meminta penetapan batas-batas wilayah. Khususnya, yang mengacu pada batas wilayah 1967. Di antaranya, Yerusalem Timur masuk ke Palestina dan menjadi ibu kota negara.
Tuntutan lainnya, segera ditetapkan tenggat penghentian penduduk an Israel atas Palestina. "Dalam ku run tiga tahun, pendudukan mesti nya berakhir," katanya. Ia mengkritik gagalnya inisiatif perdamaian yang dilakukan Menlu AS John Kerry.
Ia menilai bahwa AS membiar kan Israel menjalankan kebijakan unilateral dan bertentangan dengan solusi damai. Di antaranya, soal permukiman. Israel, bah kan telah me ram pas 400 hektare lahan Palestina untuk permukiman. rep:Gita Amanda/ap, ed:ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika