KONTRIBUSI UMKM SANGAT BESAR TERUTAMA DARI SISI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
Sebuah kawasan di Kampung Dukuh, Desa Pasirmukti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, populer dengan julukan 'kampung kaleng'. Biarpun namanya 'kampung kaleng', perputaran uang di sana rata-rata mencapai Rp 1,35 miliar per pekan.
Perputaran uang sebesar itu berasal dari aktivitas warganya yang melakukan kegiatan kelompok usaha bersama (KUB)
dari bahan dasar kaleng. Adalah Dedi Ahmadi (33 tahun) serta dua sejawatnya Anwarudin (45) dan Nurman (38), yang menginisiasi terbentuknya KUB ini.
Sebelum KUB terbentuk, ada persaingan yang tidak sehat antarsesama masyarakat. Ada praktik 'banting harga' pada produk yang mereka jual, seperti wadah kerupuk, cetakan kue, oven dan kompor, panci, penggorengan, hingga knalpot dan aksesori mobil. Demi berebut pasar, mereka menurunkan harga sehingga pendapatan menjadi tidak optimal.
Foto:Prayogi/Republika
Dedi mengatakan, situasi tersebut segera berakhir dengan dibentuknya KUB.Bukan hal mudah pula bagi mereka untuk membentuk grup usaha ini. Mereka harus mendatangi perajin kaleng dari pintu ke pintu untuk meyakinkan bahwa usaha bersama itu lebih menguntungkan ketimbang sendiri-sendiri.
Begitulah hingga akhirnya KUB yang diberi nama 'Rancage' juga mendapatkan ban tuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM serta dinas terkait di Pemkab Bogor. Saat ini, terdapat 135 UMKM yang memproduksi berbagai barang dari kaleng.
"Setiap UMKM mempunyai tenaga kerja lebih kurang empat orang, dengan total pekerja yang terserap 540 orang. Setiap UMKM minimal memutar uang rata-rata Rp 10 juta per pekan," ungkap Dedi seperti dikutip Antara.
Kampung Kaleng merupakan binaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Indocement Kuky Permana Kumalaputra mengatakan, UMKM merupakan pilar-pilar yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
"Untuk itu, kita membutuhkan kerja keras dan terus menciptakan sinergi antarkelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan para pelaku ekonomi yang ada di sekitar masyarakat," katanya.
Pihaknya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berusaha terus berpartisipasi mendorong kreativitas masyarakat Kampung Dukuh yang mengembangkan jenis usaha berbasis kaleng itu. Perusahaan membantu dalam pengembangan usaha berupa bantuan modal bergulir, pelatihan keterampilan, dan berbagai macam sarana fisik untuk merealisasikan terbentuknya wilayah 'kampung kaleng'.
Apa yang dilakukan Indocement merupakan sebagian dari partisipasi swasta dalam membantu ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Masih banyak pula partisipasi termasuk dari perusahaan BUMN untuk membentuk UMKM sebagai pusat perekonomian berbasis kerakyatan.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyatan merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan pemerintah hingga lima tahun mendatang. Di akhir pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini, pemerintah telah memberikan beberapa catatan sebagai masukan untuk pemerintahan mendatang.
Menurut dia, kontribusi UMKM sa ngat besar terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja. Dampak berkelanjutan dari UMKM ini bisa mempercepat pengentasan kemiskinan. Keberlangsungan usaha masyarakat yang berkelanjutan bisa mengurangi angka pengangguran yang berujung pada berkurangnya angka kemiskinan.
Model-model usaha seperti UMKM perlu dikembangkan dalam rangka membangun perekonomian kerakyatan yang lebih mapan dan tahan terhadap segala macam gejolak ekonomi. Biarpun keuntungan UMKM terkesan kecil atau sedikit, namun berkelanjutan sehingga bisa menciptakan ekonomi yang kokoh.
"Kontribusi UMKM sangat besar terutama terhadap dampak perekonomian di daerah," ujar dia. Meskipun begitu, menurut Armida, kapasitas UMKM selalu perlu ditingkatkan agar lebih kokoh baik dari sisi teknis, pembiayaan, maupun pemasaran.
Perlu sinergi yang serius antara pemerintah pusat dan jaringan-jaringan di daerah untuk membantu hal tersebut.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, BI berupaya mendorong tumbuhnya UMKM melalui berbagai kebijakan. Tak bisa 'menolong' secara langsung, BI menolong dengan memberikan kebijakan yang bisa mendukung UMKM. Kebijakan yang diambil BI, kata dia, menyasar agar pemerintah daerah membentuk penjamin kredit serta mendorong bank untuk lebih mendukung UMKM melalui fasilitas permodalan.
"BI hanya memfasilitasi, kita tidak bisa langsung berikan dalam bentuk fasilitas kredit. Yang bisa kita lakukan misalnya bekerja sama dengan OJK mengenai aturanaturan terkait kredit UMKM," ujar Mirza.
Beberapa aturan yang telah dibuat misalnya mengenai aktiva tertimpang menurut risiko (ATMR) milik UMKM yang lebih rendah sehingga mereka lebih mudah mendapat modal. BI juga melakukan program sosial yang bertujuan membentuk UMKM. BI bermitra dengan pemerintah daerah membina masyarakat mengolah sumber daya yang ada menjadi produkproduk kreatif.
rep:dwi murdaningsih ed: anjar fahmiarto
Ikuti Whatsapp Channel Republika