REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sangat optimistis dengan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Optimisme tersebut muncul setelah pencapaian kekuatan pokok minimum atau minimum essential forces (MEF) TNI tahap pertama pada 2014 melebihi target.
Kapuskom Publik Kemenhan Brigjen Sisriadi mengatakan, mulanya, rencana strategis MEF tahun ini hanya 32 persen. Namun, pada akhir tahun ini bisa mencapai 40 persen. Dia pun yakin kekuatan minimum pokok alutsista TNI dapat terpenuhi pada renstra kedua, pada 2015-2019.
Sisriadi mengatakan, setidaknya 45 jenis alutsista akan memperkuat TNI sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir. “Tahun ini saja berdatangan beragam alutsista baru, yang terlalu banyak untuk diperinci. Hanya peluncur peluru kendali yang sepertinya tidak bisa datang tahun ini,” kata Sisriadi, Senin (31/3).
Dia berharap, peremajaan alutsista TNI dapat terus berjalan sesuai rencana. Kalau perlu, pemerintah bisa menambah alokasi anggaran agar target 100 persen MEF dapat dipercepat. Dengan begitu, kekuatan alutsista TNI untuk menjaga NKRI semakin kuat dan tidak lagi diremehkan bangsa lain.
Dia mengatakan, alokasi anggaran Kemenhan pada 2014 mencapai Rp 16,7 triliun. Institusinya sempat meminta tambahan Rp 27 triliun untuk pembelian alutsista baru. Namun, permintaan itu belum disetujui Kementerian Keuangan. Sisriadi mengatakan, kontrak alutsista tidak bisa dinilai satu tahun. Pasalnya, proses pengadaan barang menggunakan sistem anggaran tahun jamak atau multiyears. “Kontrak pengerjaannya lintas tahun. Selama lima tahun terakhir, laporannya sekitar Rp 57 triliun yang dibelanjakan untuk alutsista baru,” ujar dia.
Menurut dia, semua pembelian alutsista sudah direncanakan secara matang. Semuanya dipenuhi Kemenhan berdasarkan permintaan dari pengguna, yakni Mabes TNI AD, AL, dan AU. Sebagai pemegang anggaran, institusinya akan mencari alutsista terbaik yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Beberapa waktu lalu, Presiden RI Ke-3 BJ Habibie mengkritik kebijakan alutsista TNI, terutama terkait pembelian MBT Leopard 2A6 dari Jerman. Menurut Habibie, Leopard tidak cocok untuk Indonesia yang dikenal sebagai negeri maritim. Sebab, Leopard hanya ideal digunakan di medan gurun pasir.
Habibie menyatakan, pembelian tank Leopard untuk pertahanan sipil merupakan kebijakan tidak tepat dan tidak wajar. Bahkan, Habibie menuding jika orang yang membeli tank Leopard sebagai orang bodoh pencari keuntungan. Karena itu, Habibie meminta agar kebijakan pembelian Leopard itu dikaji ulang. Markas Besar Angkatan Darat pun merespons pernyataan Habibie. Mabes AD menyatakan, pembelian Leopard adalah kebijakan yang tepat. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa mengatakan, ada 20 negara yang menggunakan Leopard. Sebagian besar bukan negara yang memiliki padang pasir, seperti Brasil, Austria, Portugal, Swiss.
Dia juga menjelaskan, berat MBT Leopard bukan masalah untuk jalan dan jembatan di Indonesia. MBT Leopard memang memiliki berat sekitar 60 ton, namun tekanan jejaknya pada tanah hanya 0,8 kilogram per sentimeter atau 8,9 ton per meter persegi.Terkait penempatan 103 MBT Leopard, kata Andika, Mabes AD sudah secara resmi menunjuk garasinya. “Dari kebutuhan 103 garasi tank Leopard, 82 di antaranya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut. Sisanya akan diselesaikan tahun ini,” kata Andika. n erik purnama putra ed: ratna puspita
Informasi dan berita lain selengkapnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika