PADANG — Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada 2013 turun menjadi 7,56 persen dibanding 2012 yang mencapai 8,00 persen. Kendati demikian, persentase penganggur terbuka di daerah tersebut bertambah.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, angka persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dari yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 hingga 2015, yakni 7,75 persen. Ia mengharapkan pada 2014, persentase penduduk miskin Sumbar juga dapat ditekan lagi menjadi 7,35 pensen dan pada 2015 kembali ditekan menjadi 6,95 persen.

Foto:FERI/ANTARA

Seorang warga dengan mengunakn sepeda ontel melintasi Gedung Wehry & Co buatan tahun 1908 di Kampung Muaro, Padang, Sumatra Barat, Jumat (1/4).

Meski persentase penduduk miskin Sumbar dapat ditekan, untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumbar justru naik menjadi 6,99 persen pada 2013 dibanding tahun sebelumnya 2012 yang tercatat 6,52 persen. Dengan kenaikan itu, berarti Sumbar belum mampu menekan angka TPT sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 hingga 2015.

“Meski sempat meningkat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tetap bertekad pada 2014 angka TPT dapat kembali turun menjadi 5,5 persen dan pada 2015 kembali dapat ditekan menjadi 5,13 persen,” sebutnya. Hal ini, katanya, perlu kerja keras semua pihak dengan memfokuskan program dan kegiatan yang dapat memberi dorongan menciptakan lapangan kerja.

Pemprov Sumbar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010- 2015 telah menargetkan pada 2014, tingkat pengangguran turun menjadi 5,5 persen dari perkiraan jumlah penduduk 5,17 juta orang. Begitu pula untuk 2015 dari perkiraan total penduduk 5,25 juta jiwa ditargetkan tingkat pengangguran dapat ditekan menjadi 5,13 persen. Salah satu upaya untuk menekan tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Yulteknil mengatakan, dalam mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal, DPRD telah memberi dua rekomendasi pada Pemprov Sumbar.

Pertama, mengevaluasi kembali secara menyeluruh program gerakan penyejahteraan petani dan gerakan penyejahteraan nelayan. Kedua, memberikan prioritas pembangunan pada daerah tertinggal dalam rangka percepatan penurunan jumlah daerah tertinggal.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, pendapatan per kapita warga provinsi itu pada 2013 mencapai Rp 22,9 juta per orang atau naik dibanding 2012 yang mencapai Rp 20,28 juta per orang. Kenaikan pendapatan per kapita tersebut sebesar 11,7 persen.

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan per kapita tersebut tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang pada 2013 sedikit melambat, yakni mencapai 6,18 persen, dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,35 persen. antara ed: fitriyan zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika