BBM bersubsidi melangka di berbagai daerah. Akibatnya, rakyat, termasuk para nelayan, kesulitan mendapatkannya. Padahal, BBM bersubsidi tersebut—baik Premium maupun solar—sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, terutama transportasi maupun usaha.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terkait distribusi BBM bersubsidi. Apalagi kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah terjadi setiap tahun. "Ini sudah tren 10 tahun terakhir," kata Dewi kepada Republika, Ahad (24/8).

Menurutnya, pemerintah sebagai abdi negara perlu melakukan evaluasi apakah ada kebocoran di distribusi. Ia menilai, pemerintah pastilah sudah menghitung jatah konsumsi BBM subsidi sejak awal tahun. Sehingga, pengurangan subsidi BBM tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kelangkaan tersebut. Pengurangan BBM subsidi yang dilakukan pemerintah sebelumnya tentu memberikan dampak, tetapi bukan 100 persen menjadi penyebabnya.

Dewi menegaskan, pemerintah harus segera mengantisipasi kelangkaan ini dengan menyediakan BBM nonsubsidi atau Pertamax. Jika tidak, hal ini akan melumpuhkan kegiatan masyarakat yang menghasilkan efek domino pada kenaikan harga. "Logistik bisa mandek dan stok terhenti karena tidak ada BBM untuk distribusi," kata Dewi.  friska yolandha ed: irwan kelana

Ikuti Whatsapp Channel Republika