Sejak mula-mula digabungkan ke Republik Indonesia, persoalan di Papua seperti tak punya ujung dan jadi warisan yang diteruskan dari presiden ke presiden. Isu separatisme, kemiskinan, hingga tak meratanya pendidikan dan kesehatan, masih mengemuka. Bagaimana visi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) soal daerah di ujung timur tersebut? Berikut pemaparan tim mereka.
***
Pemekaran dan Pangkalan TNI
Salah satu yang digaungkan oleh tim Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) soal Papua adalah perihal pemekaran wilayah. Tim pasangan tersebut mengatakan, jika calon yang mereka dukung terpilih, jumlah provinsi di Tanah Papua akan ditambah.
Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemekaran yang ditolak sebagaian masyarakat Papua sejatinya tak perlu dipermasalahkan asal bisa mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Ia mempertimbangkan, perlu ada tambahan satu hingga dua provinsi lagi di daerah tersebut. “Daerah perbatasan bisa dimekarkan lagi,” kata Tjahjo Kumolo terkait rencana tersebut, Selasa (3/6).
Namun, pemekaran-pemekaran yang direncanakan tersebut harus dikaji secara mendalam urgensinya. Menurut dia, harus dilakukan telaah komprehensif tentang jumlah penduduk, luas wilayah, dan pendapatan asli daerah.
Selain itu, mesti dipertimbangkan juga potensi pengembangan industrinya. Intinya, kata Tjahjo, jangan sampai otonomi justru membebani APBN. “Pada prinsipnya pemekaran ini untuk kesejahteraan rakyat, jadi jangan sampai justru membebani mereka nantinya,” ujar dia.
Daerah perbatasan di Papua hingga saat ini juga masih jadi salah satu hot spot dari segi keamanan. Menurut Tjahjo, hal tersebut sudah dipikirkan juga oleh pasangan Jokowi-JK. “Diperkuat dengan menyediakan pangkalan TNI,” kata Tjahjo kepada Republika sebelum acara deklarasi damai pemilu di Hotel Bidakara, Jakarta.
Juru bicara pasangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding, mengatakan, sejauh ini pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua secara konsep sudah baik. Hanya saja, pada penerapannya di lapangan belum sesuai dengan rencana awal.
Karding menilai, hal itu terjadi karena dana otsus tidak digunakan secara proporsional. Bahkan, cenderung hanya dinikmati oleh elite politik tertentu. “Perlu ada terobosan agar dana itu sampai pada rakyat langsung, baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi maupun infrastruktur,” ucap dia pada Republika.
Selain itu, Jokowi-JK akan mendorong penegakan hukum di Bumi Cenderawasih agar oknum yang menyalahgunakan uang negara bisa diproses sebagai mestinya. Tim Jokowi-JK juga menilai perlu ada pendampingan terhadap Pemerintah Papua agar program yang mereka susun bisa dirasakan secara langsung manfaatnya oleh rakyat.
rep:Halimatus Sa'diyah/Andi Mohammad Ikhbal ed: fitriyan zamzami
***
Lanjutkan MP3EI dan Optimalisasi Anggaran
Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan meneruskan program yang telah berjalan dengan baik terkait otonomi khusus (Otsus) Papua. Kesejahteraan kehidupan masyarakat Papua menjadi salah satu fokusnya.
Sekretaris Umum Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Fadli Zon mengatakan, agenda dalam pemerintahan sebelumnya dapat dipertahankan apabila Prabowo-Hatta terpilih untuk memimpin Indonesia ke depan. “Kalau yang sudah ada baik, bisa kita pertahankan. Yang paling penting bagaimana aturan main apa pun terutama di Papua harus menyejahterakan masyarakat Papua,” kata dia, di Jakarta, Selasa (3/6).
Kesejahteraan masyarakat, menurut Fadli, menjadi perhatian Prabowo-Hatta. Arah kebijakan pembangunan pun sudah mengarah ke sana. Namun, Fadli melihat masih ada permasalahan yang harus dibenahi. “Kita melihat sering kali ada kebocoran-kebocoran anggaran di sana. Ini yang harus diperbaiki,” kata Fadli.
Tim Prabowo-Hatta juga menjanjikan perluasan otonomi daerah di Papua dan Papua Barat. Perluasan otda akan dilakukan untuk daerah tingkat I dan II. Perluasan dibuat agar pembangunan daerah semakin maksimal dan masyarakat nantinya akan semakin mudah mendapatkan akses pelayanan publik. Meski begitu, otsus Papua tetap harus dalam koridor kesatuan Republik Indonesia.
Prabowo-Hatta juga akan mendorong pembangunan di Papua. Saat ini alokasi dana yang disalurkan ke Papua sudah cukup besar. Hanya saja, adanya anggaran tersebut masih belum optimal. Karena itu, tim Prabowo-Hatta berpandagan perlu perhatian khusus untuk pembangunan di Papua, termasuk mengenai kesejahteraan masyarakat di sana.
Perluasan otonomi juga dirancang agar berdampak bagi pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya. Hal itu nantinya akan membuka akses dan membuat berbagai daerah di Papua semakin terhubung
Koordinator Kebijakan dan Program Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo, mengatakan, pemerataan pembangunan sudah masuk dalam agenda ke depan. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dan pertanian dikembangkan ke wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua untuk mendorong pemerataan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menjadi koridornya. rep:Irfan Fitrat/Erdy Nasrul ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika