JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi kampanye damai calon presiden dan calon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (3/6) malam. deklarasi menandai bahwa kedua pasangan calon secara resmi diperbolehkan berkampanye mulai Rabu (4/6) hingga tiga hari sebelum masa tenang, yaitu 5 Juli.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap, kedua pasangan calon beserta tim dan pendukungnya sebaiknya menjauhi kampanye dengan materi-materi yang menyudutkan, memfitnah, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Melaksanakan kampanye positif,” kata dia di gedung KPU, Selasa.

Komisioner KPU Arief Budiman juga menekankan hal yang perlu menjadi perhatian selama 32 hari masa kampanye, yaitu jangan saling menghina dan memfitnah. “Serta (diharapkan) tidak ada lagi black campaign (kampanye hitam),” kata dia.

Cawapres dari Koalisi Merah Putih, Hatta Rajasa, meminta tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaksanakan kampanye kepada masyarakat dengan beretika dan jangan memfitnah pasangan capres dan cawapres lain. “Tim kampanye jangan sampai menjelek-jelekkan atau sengaja melontarkan ucapan yang tidak benar pada pasangan capres dan cawapres yang lain karena cara-cara seperti ini tidak dihendaki,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah juga meminta semua pihak menghindari cara-cara yang tidak patut, seperti melakukan kampanye hitam setelah deklarasi damai ditandatangani, kemarin malam. Selama kampanye, pasangan yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan blusukan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Cawapres dari Koalisi Gotong Royong Jusuf Kalla, Joko Widodo, menjadi sasaran fitnah sebelum kampanye resmi berlangsung. Menurut dia, banyaknya fitnah yang mengarah ke Jokowi karena calon presiden pasangannya itu susah dicari 'dosanya'. “Orang susah cari dosa sosial Pak Jokowi, kalau dosa pribadi tentu ada,” kata JK.

Ketua Tim Pemenangan Nasional capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, menyatakan, tidak khawatir adanya kader partai pendukung yang tersandung kasus dugaan korupsi akan menjadi materi kampanye negatif. “Kan sama-sama ada koruptornya di kedua barisan ini. Anda mau tanya pelanggar HAM (Hak Asasi Manusia), di sana juga ada,” kata dia.

Karena itu, Mahfud menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap dukungan yang diberikan partai-partai dengan kader tersangkut kasus dugaan korupsi. Tim Pemenangan Nasional Prabowo Hatta juga tidak akan melakukan kejutan pada kampanye hari pertama.

Mahfud tidak menyebut di mana Prabowo-Hatta akan berkampanye pada hari pertama. Ia mengatakan, kampanye ini sudah terbuka di semua tempat. “Jadi, ya di seluruh Indonesia saja. Tinggal tempatnya di mana,” ujar dia.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, kampanye hitam tidak bisa dihindarkan dalam pemilu presiden. Sebab, kampanye hitam merupakan salah satu cara untuk menang.

“Karena, saya lihat ini perang. Menang kalah saatnya sekarang, jadi kalau ada serangan yang negatif atau hitam yah kita harus lawan, jadi demikian menetralkan dan menyerang balik,” kata Arbi.

Direktur Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, kampanye hitam maupun negatif tidak menguntungkan bagi kubu yang melakukan serangan. Sebaliknya, kata dia, kubu yang diserang justru bakal mendapat simpatik dari masyarakat.

rep:ira sasmita/irfan fitrat/muhammad iqbal/antara/muhammad wijaya akbar  ed: ratna puspita

***

JOKOWI

“Dalam lima tahun akan ada peningkatan anggaran (TNI dan Polri) tiga kali lipat. Pada 2018, anggaran bisa jadi Rp 153 triliun,” ujar Jokowi ketika menghadiri silaturahim dengan purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

“Kami belum berikan komentar apa-apa soal itu (pengamanan khusus setelah ditetapkan menjadi capres dan cawapres) ke KPU. Sementara, yang sudah ada sekarang sudah lebih dari cukup. Kan ada yang dari Mabes ada dari Polda juga,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/6).

JUSUF KALLA

“Undang-undang kita cukup kuat, artinya bisa memberikan sanksi pada koruptor untuk mendapatkan hukuman maksimum, seumur hidup, misalnya. Hukuman seumur hidup dan mati sebenarnya tidak jauh beda. Orang bisa mati di penjara juga,” kata JK di pesawat dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, Senin (2/6).

“Prinsipnya, kita tetap ingin memperkuat KPK. Revisi (UU KPK) tidak berarti melemahkan, bisa saja malah memperkuat. … Tapi, KPK juga harus disiplin pergunakan segala peralatan, betul-betul dengan norma yang baik. Tidak bisa dengan urusan pribadi,” kata JK dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, Senin (2/6).

PRABOWO

“Pemerintah daerah DKI dalam satu tahun ini berhasil memotong APBD sekitar 20 persen. Yang saya tayangkan wakil gubernurnya. Loh, kalian ketawa, kan wakil gubernurnya (dari) Gerindra, boleh kan,” kata Prabowo saat berbicara di forum Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (2/6).

“Sasaran saya menaikkan peneriman negara empat persen dari GDP, produksi nasional kita,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Senin (2/6).

HATTA RAJASA

“Begini, saya itu 14 tahun menjadi menteri. Memang, saya tidak pernah menggunakan voorijder.  Sekarang, ada voorijder dan sebagainya. Kalau ada yang merasa terganggu, saya mohon maaf,” kata Hatta saat berbincang dengan wartawan di Ruang VVIP, Bandar Udara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, Senin (2/6) sore.

“Saudaraku relawan Prabowo-Hatta di Sumut, sampai ketemu pagi ini di Medan. Rapatkan barisan menuju kemenangan. Kalau bukan kita, siapa lagi,” ujar Hatta melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (3/6) pagi.

rep: halimatus sa'diyah/andi mohammad ikhbal/irfan fitrat/muhammad iqbal ed: ratna puspita

Ikuti Whatsapp Channel Republika