Kamis 05 Jan 2017 13:00 WIB

Presiden Sebut tak Ada Reshuffle

Red:

BOGOR -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Kepastian itu, menurutnya, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet paripurna pertama pada tahun anggaran 2017, Rabu (4/1).

"Presiden dalam sidang kabinet kali ini mengawali arahannya tidak ada reshuffle," ujarnya saat memberikan konferensi pers usai rapat di Istana Bogor.

Namun, ia mengatakan, kemungkinan perombakan kabinet tetap ada jika memang Presiden memandang hal itu diperlukan. Kendati demikian, Pramono memastikan bahwa perombakan (reshuffle) kabinet tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi sendiri sudah dua kali melakukan perombakan kabinet selama masa jabatannya. Perombakan kabinet jilid pertama ia lakukan pada Agustus 2015.

Belum genap setahun berselang, Jokowi kembali melakukan perombakan. Perombakan kabinet jilid dua ia lakukan pada Juli 2016 lalu. Perombakan formasi di kabinet tersebut terjadi setelah PAN dan Partai Golkar resmi mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku hingga saat ini belum ada tawaran kepada Partai Gerindra untuk bergabung ke pemerintah. "Ya, sampai hari ini saya belum dengar adanya tawaran untuk bergabung di pemerintahan Joko widodo, sebab biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus pusat," kata Arief saat dihubungi pada Selasa (3/1).

Meski demikian, ia tidak menampik adanya informasi tersebut. Bahkan, ia mengaku mendapat informasi valid dari orang terdekat Jokowi atas tawaran posisi menteri kepada Gerindra.

"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan, yaitu menko polhukam, mentan (menteri pertanian), menaker (menteri tenaga kerja), dan kepala KSP (kepala staf presiden)," kata kata Arief.

Menurutnya, jika kabar tersebut benar, ia pun memastikan kader Gerindra akan menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Para kader pun tentu akan mengikutinya.

"Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-JK, yang pasti semua keputusan ada di tangan ketua dewan Pembina Gerindra, kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata Arief.

Meski demikian, para kader Gerindra sendiri, lanjut Arief, lebih cenderung menginginkan Gerindra tetap berada di luar kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini sesuai tujuan Gerindra sejak awal didirikan, yakni mengantarkan Prabowo sebagai presiden.

"Jadi, hanya menginginkan kader-kader Gerindra di pemerintahan kalau Presidennya Prabowo dan bukan Joko Widodo. Kader bawah dan loyalis Prabowo juga tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo karena akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada Pemilu 2019," ujarnya. rep: Halimatus Sa'diyah, Fauziah Mursid  ed: Hafidz Muftisany

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement