Republika/Agung Supriyanto 
JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menetapkan Jakarta sebagai Islamic Financial Center atau pusat keuangan Islami. Tujuannya untuk menjadi offshore bagi industri keuangan syariah internasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hada mengatakan, pembentukan pusat keuangan Islami tersebut akan menjembatani dana-dana dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk pembiayaan pembangunan dengan sistem syariah.
"Offshore ini ada insentif pajak dan ini sedang kami garap. Insya Allah, Maret 2017 kami akan melakukan soft launching," ujar Muliaman kepada Republika, akhir pekan lalu.
Muliaman mengatakan, nantinya akan dibuat semacam kawasan khusus. Namun, tidak mesti secara fisik seperti yang dilakukan oleh Dubai International Financial Centre maupun Astana International Finance Centre.
Pembentukan Jakarta Islamic Financial Center akan menghubungkan antara industri keuangan syariah dengan pengembangan beberapa sektor prioritas seperti pariwisata dan juga infrastruktur, Selain itu, jasa pembiayaan dan sektor lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Nanti kita akan menghubungkan dana-dana luar untuk masuk ke Indonesia melalui Islamic Finance Center tersebut," kata Muliaman.
Selain itu, di Islamic Financial Center juga akan diterbitkan surat-surat berharga syariah dengan underlying berupa proyek di sektor riil. Hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan peran sukuk sebagai instrumen pembiayaan proyek.
Muliaman belum menjelaskan lebih detail negara mana saja yang akan dibidik. Dia mengatakan, konsep ini masih dimatangkan terlebih dahulu dan perlu dukungan dari pemerintah. Meski begitu, kata dia, rencana ini sangat sesuai dengan keinginan pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai hub keuangan syariah.
Pengamat ekonomi Islam dari Internasional Islamic University Malaysia, Safri Haliding, mengatakan, rencana pemerintah membangun Islamic Financial Center bisa menjadi cara untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dia menilai hal tersebut bisa menangkap peluang investasi dari luar negeri.
Safri mengatakan, konsep serupa telah diterapkan oleh Malaysia dan London. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya dana yang berasal dari Timur Tengah dan bisa menjadi peluang investasi. Namun, pemerintah harus dapat menyiapkan infrastruktur keuangan syariah dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga harus terus mengembangkan instrumen syariah, seperti sukuk. Kemudian, harus ada regulasi-regulasi yang ramah dan bisa menarik perhatian investor.
"Untuk bisa masuk ke Indonesia, harus ada infrastruktur yang bagus supaya investor bisa merasa nyaman masuk ke Indonesia," kata Safri saat dihubungi Republika, Ahad (8/1).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah ingin menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat keuangan syariah internasional. Ia menyebutkan, konsep untuk menjadikan Jakarta sebagai kiblat keuangan syariah di dunia tengah dirancang pemerintah.
"Masih digodok oleh OJK. Nanti kalau sudah matang, akan disampaikan ke saya," ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara, di Istana Negara, akhir tahun lalu.
Bagi Jokowi, keinginan untuk menjadikan Ibu Kota sebagai pusat keuangan syariah internasional merupakan target yang realistis. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sehingga potensi pasarnya amat besar.
Selain bank dan asuransi syariah, sambung Jokowi, banyak hal lain yang bisa dikembangkan dalam ekonomi syariah, yaitu wisata syariah, restoran halal, dan industri syariah lainnya.
Namun, Jokowi mengakui, potensi yang besar tersebut belum dimaksimalkan. Pemerintah mencatat, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai angka lima persen. Angka itu jauh tertinggal dari Malaysia yang sudah melebihi angka 30 persen.
"Oleh sebab itu, ruang yang masih besar tersebut akan terus kita kejar karena memang potensi dan kekuatannya kita miliki. Kenapa tidak kita maksimalkan?" kata Jokowi. rep: Rizky Jaramaya, Intan Pratiwi, ed: Satria Kartika Yudha
