JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono mengatakan, APBD 2017 sudah bisa digunakan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI mulai 3 Januari 2017. Dia menjelaskan, APBD tersebut disahkan di sidang paripurna DPRD DKI pada 19 Desember 2016 dengan nilai Rp 70,19 triliun. Kemudian, evaluasi yang dilakukan Kemendagri juga selesai pada 23 Desember 2016.
Menurut Sumarsono, sektor pendidikan menyedot alokasi paling besar di APBD DKI 2017 sekitar Rp 17 triliun. Selain digunakan untuk membayar gaji guru selama 12 bulan, alokasi anggaran banyak terpakai untuk rehabilitasi bangunan sekolah. "Gaji guru, termasuk rehab, pokoknya kebutuhan sektor pendidikan segitu," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/1).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan, dari total Rp 70,19 triliun, anggaran yang paling besar dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dia menjelaskan, alokasi dana pendidikan DKI mencapai 27 persen dari APBD 2017. Jumlah tersebut lebih tinggi dari yang dicanangkan pemerintah pusat sebanyak 20 persen. Adapun anggaran kesehatan DKI sebesar 13 persen. Dia menekankan, alokasi anggaran itu menunjukkan komitmen Pemprov DKI yang tinggi terhadap dua sektor yang paling bersentuhan dengan masyarakat.
"Saya tegaskan pendidikan itu 20 persen targetnya nasional, tapi kita 27 persen. Artinya, tujuh persen di atas target nasional. Kesehatan target nasional 10 persen, kita 13 persen. Artinya, tiga persen di atas target nasional. Yang lain pembangunan infrastruktur untuk tiga hal, yakni transportasi, keberhasilan, dan pengendalian banjir," kata Sumarsono.
Ada juga beberapa anggaran yang dicoret, di antaranya alokasi untuk gaji sopir DPRD DKI sebesar Rp 4,6 miliar, renovasi kolam ikan di DPRD DKI sebesar Rp 579 juta, dan renovasi rumah dinas ketua DPRD DKI sebesar Rp 1,4 miliar. Sumarsono mengatakan, anggaran yang dicoret Kemendagri otomatis hilang dari daftar APBD 2017. Namun, alokasinya tetap masuk ke dalam dana tak terduga sebesar Rp 312 miliar untuk persiapan setahun.
"Otomatis sudah hilang, besok kita publikasikan ke media-media advetorial besar-besaran gratis ya. Apa pun perintah Mendagri *Tjahjo Kumolo) kita laksanakan, tidak ada tawar-menawar. Evaluasi punya hak yang sifatnya direct saja, ini nggak/ boleh ada biaya kolam ikan, sopir DPRD nggak ada, rehab nggak ada," ujarnya.
Sumarsono mengatakan, ada item anggaran yang bakal dipakai dalam waktu dekat ini. Di antaranya untuk anggaran belanja rutin dan gaji, serta tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai Pemprov DKI. Pun dengan alokasi perawatan rutin dan anggaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI) bisa langsung digunakan mulai awal tahun ini. "Termasuk Kebun Binatang (Ragunan). Di sana juga harus makan binatangnya jadi nggak bisa ditunda," kata dia.
APBD 2016
Sumarsono juga mengungkapkan APBD DKI 2016 berjumlah Rp 62,8 triliun tercatat terserap sebesar 87 persen. Seluruh penggunaan anggaran pada tahun lalu ini selanjutnya akan dipublikasikan melalui laman resmi Pemprov DKI agar bisa diakses dan diketahui masyarakat luas. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban transparansi anggaran.
Sumarsono menilai, serapan APBD DKI 2016 sebesar 87 persen sudah cukup maksimal. Meskipun ada sejumlah kendala di dalam penyerapannya karena batalnya beberapa proyek pembangunan, ia menganggap total serapan anggaran sudah bagus dibandingkan APBD DKI 2015 sebesar 68 persen.
Menurut Sumarsono, penyumbang terbesar anggaran tidak terserap, yakni pembebasan lahan. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI merupakan SKPD dengan penyerapan terendah sebesar 52 persen lantaran ada program yang batal terlaksana. "Pembelian lahan yang paling banyak membuat anggaran tidak terserap. Khususnya, pembelian lahan Kedubes Inggris yang mencapai Rp 500 miliar," ujarnya. rep: Noer Qomariah K antara/berita jakarta ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika