REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia(Lemhannas) menawarkan dialog kebangsaan ke Kementerian Agama. Hal itu dilakukan guna menyikapi dan mencari solusi persoalan Ahmadiyah. Demikian disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji. “Seperti apa settingnya kita tidak tahu,”kata dia.

Budi yang berbicara di sela-sela dialog nasional Ahmadiyah di Jakarta, Rabu (30/3) mengatakan yang jelas dialog kebangsaan tersebut melibatkan semua stackholder. Tak terkecuali Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dalam dialog kali ini menolak hadir. Sedangkan bahasan yang akan dibahas pun luas termasuk di dalamnya agama. “Lakukan continues dialog tidak ada henti-hentinya, sampai kita sendiri bosan,”kata dia.

Budi mengemukakan dialog yang produktif haruslah dilandaskan pada tiga aspek sentral yaitu pertama menemukan persamaan visi (commond ground) tentang nilai-nilai yang mulia. Kedua, commond ground tersebut diarahkan ke dalam kerangka wawasan kebangsaan yang dilandasari oleh prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, membuat consensus publik yang melibatkan keberagamaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan dilandasi persamaan visi dan prinsi kebangsaan. “Jangan dipojokkan dan mengadili, tapi ingin angkat wacana seluruhnya dalam kerangka bangsa Indonesia,”kata dia.

Karenanya , ungkap Budi, sikap Lemhannas tidak berada pada mengakui atau tidak eksistensi Ahmadiyah di Tanah Air. Tetapi, Lemhannas berusaha turut menyelesaikan persoalan Ahmadiyah dengan menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai kemanusian dan kebangsaan. “Kita tidak bicara akui atau tidak, yang penting ada dialog,”pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika