REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui ada sejumlah kendala dalam upaya pembebasan awak Kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia yang dibajak di perairan Somalia. Salah satu kendala itu adalah belum disepakatinya besaran uang tebusan yang diminta oleh para perompak.
Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan dalam kasus ini pemerintah berhadapan dengan sindikat dan mafia yang terorganisasi. Faktor psikologis dari para penyandera juga sangat sulit ditebak.
"Jadi kalau ada dinamika permintaan naik turun, naik turun itu kan dinamika yang berjalan," ujarnya, dalam keterangan persnya di kantor presiden, Senin (11/4).
Saat ini, menurut Djoko, bagaimana nilai tebusan yang diminta juga harus disepakati bersama. Tentunya angka besaran tersebut harus masuk akal. "Ini yang coba kita komunikasikan dengan mereka melalui pemilik kapal. Kita me-rever dengan maskapai lain," katanya.
Kendala lain yakni bagaimana mekanisme penyerahannya. Kemudian masalah contact person-nya. "Kan kita harus yakin jika itu disepakati bagaiman caranya, bagaiman berhubungan, terus pengirimannya, Nah itulah yang selalu kita berhubungan dengana agen-agen atau maskapai yg mengalami hal itu," paparnya.
Soal penilaian yang mengatakan pemerintah tidak sigap mengatasi masalah ini, Djoko membantahnya. Menurutnya masalah ini sudah dibahas oleh Presiden sebanyak empat kali dalam rapat terbatas.
