REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gugatan terhadap pimpinan DPR terkait pembangunan gedung baru DPR akan terus terjadi, bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga akan melayangkan gugatan ke pengadilan. "Kalau somasi yang dilakukan ICW agar pimpinan DPR menghentikan proses pembangunannya tidak ditanggapi, maka ICW akan melakukan gugatan publik kepada pimpinan DPR," kata Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut dia, semakin banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan gugatan kepada pimpinan DPR ke pengadilan, maka akan semakin baik. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri Asppuk, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif Bandung, Prakarsa, PWYP, P3M, dan ICHS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (11/4) lalu. ICW juga telah mengajak seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi mengajukan somasi.

Form somasi dapat diperoleh di Posko "Tolak Pembangunan Gedung DPR" di kantor ICW Jl Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta atau YLBHI/LBH Jakarta Jl Diponegoro 74 Jakarta. Dahlan menilai ada mekanisme yang cacat dalam perencanaan dan penganggaran gedung baru tersebut.

Dalam pembangunan bangunan gedung negara sesuai Permen PU No 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, harus mengikuti asas antara lain hemat, tidak berlebihan, efektif dan efesien, serta sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disarankan. Menurut Dahlan, pengumuman tender sudah dilakukan padahal seharusnya berkonsultasi dahulu ke Kemen PU, sementara anggaran pembangungan gedung baru sudah dibuat dan sudah dilelang.