REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Insiden 16 April lalu antara TNI dan sekitar 100 orang warga Kebumen dihadapkan pada dua pilihan. Yakni TNI yang harus pindah atau warga sipil yang dipindahkan. “Kalau warga sipil tak mau, TNI yang harus pindah,” kata pengamat pertahanan dan keamanan, Andi Widjajanto, Rabu (27/4).

Menurutnya, untuk solusi jangka panjang di Kebumen, pilihannya harus memindahkan salah satu pihak. Karena perkembangan yang terjadi saat ini tidak memungkinkan lahan tersebut tetap menjadi lokasi militer yang aman. Apalagi warganya sudah mengatakan ingin menjadikan pantainya sebagai lokasi wisata.

“Meski ideal untuk latihan amunisi kaliber berat, tapi masalahnya ada gesekan dengan warga yang memiliki cita-cita tertentu tentang daerahnya,” katanya.

Sedangkan untuk solusi jangka pendek, ia menyarankan selama masih ada sengketa antara TNI dan warga, maka jangan ada latihan militer di sana. TNI, lanjut dia, harus segera mencari tempat latihan baru yang ideal. “Ini masalah besar untuk Menteri Pertahanan. Terlebih lagi, dari seluruh tanah milik TNI, hanya 16-18 persen yang statusnya jelas. Sisanya disengketa,” katanya.

Ia sendiri mengaku setuju jika tempat latihan militer dipindahkan dari wilayah pemukiman penduduk. Justru menurutnya hal tersebut wajib dilakukan karena ada jarak aman antara lahan warga dan lahan militer yang tidak boleh dimasuki warga sipil. “Di Kebumen, jarak tersebut tampaknya tidak terpenuhi. Jadi harus dipindahkan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika