REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepala Bagian Perjalanan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Nasrullah, menegaskan, tidak ada sama sekali anggaran uang pulsa di dalam rincian anggaran DPR dan data yang dipublikasikan FITRA tak sesuai DIPA Tahun 2011.

"Anggaran yang disampaikan oleh FITRA tersebut tidak sesuai dengan DIPA 2011 DPR," katanya di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Kamis.

Terkait statement FITRA bahwa anggota DPR mendapatkan anggaran Rp442 juta pertahun, Nasrullah mengatakan, setiap anggota dewan mendapatkan anggaran kunjungan kerja perorangan sebesar Rp54 juta setiap kali masa reses.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 12 kali kegiatan. "Setiap anggota dewan yang reses harus memberikan laporan pertanggung jawaban biaya penyerapan aspirasi rakyat kepada Setjen dan setiap kegiatan ada laporan rinci tiap harinya," katanya.

Selain itu, setiap penyerapan aspirasi anggota dewan berikut keseluruhan kegiatannya ditandatangani atau distempel oleh instansi atau organisasi masyarakat atau dewan pengurus cabang partai daerah yang dituju. "Begitu pulang harus menyiapkan laporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Sementara secara politis mereka bertanggung jawab kepada fraksinya masing-masing," katanya.

Dia menambahkan, laporannya tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban keuangan, dimana nantinya hasil tersebut akan diperiksa oleh BPK apakah terdapat penyelewangan atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika