REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Partai Demokrat tidak solid dan menerapkan standar ganda dalam menyikapi sinyalemen keterlibatan kader partai pada kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang.
"Partai Demokrat melalui Dewan Kehormatan telah membentuk Tim Pencari Fakta, tapi Fraksi Partai Demokrat masih membentuk Tim Verifikasi," kata Emerson Yuntho pada diskusi "Polemik: Ketika Proyek Sea Games diproyekkan", di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pembentukan dua tim yang berbeda dalam satu partai untuk menyikapi persoalan yang sama, menunjukkan Partai Demokrat tidak solid.
Lebih ironis, kata dia, Tim Verifikasi tidak jelas kerjanya seperti apa, tapi sudah mengumumkan hasilnya bahwa kader Partai Demokrat bersih dan tidak terlibat pada dugaan suap proyek mpembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Pelembang, Sumatera Selatan.
"Dengan dibentuknya dua tim di internal Partai Demokrat, ada tim yang mendorong agar KPK memeriksa kader partainya tapi ada juga tim yang melindungi kader partainya," katanya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya meminta Partai Demokrat bersikap transparan terhadap kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Altet untuk Sea Games yang melibatkan kader partainya, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh.
"Partai Demokrat tampak melindungi kader partainya yang disinyalir bermasalah," kata Yunarto Wijaya pada diskusi yang sama.
Menurut dia, pimpinan Partai Demokrat hendaknya memberikan penjelasannya secara transparan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
Sikap Partai Demokrat yang tampak melindungi kadernya yang disinyalir bermasalah, menurut dia, justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan citra partai.
Yunarto juga mengingatkan elite Partai Demokrat untuk tidak mendiskreditkan masyarakat dengan mengatakan, kader Partai Demokrat bersih dari dugaan suap, tetapi justru ada kelompok masyarakat yang ingin menyudutkan Partai Demokrat.
"Sikap Partai Demokrat yang defensif tanpa memberikan penjelasan kepada masyarakat, akan membahayakan bagi Partai Demokrat sendiri," katanya.
Sikap partai yang melindungi kadernya, kata dia, terlihat dari dibentuknya Tim Verifikasi oleh Fraksi Partai Demokrat, tapi sebelum tim bekerja sudah ada pernyataan bahwa kader Partai Demokrat bersih, tidak terlibat pada kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang Sumatera Selatan.
"Partai Demokrat hendaknya mengakomodasi desakan masyarakat untuk menonaktifkan sementara Bendahara Umum, Muhammad Nazaruddin, selama proses pemeriksaan berlangsung," katanya.
Dua kader Partai Demokrat disinyalir terlibat pada dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang, adalah Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Anglina Sondakh.
Dugaan suap proyek pembangunan Wisma Altet untuk Sea Games terunagkap setelah Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram tertangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerjanya di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, pada 21 April 211.
Saat itu, Wafid Muharram menerima tamu yakni Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris. Petugas dari KPK menemukan barang bukti berupa cek senilai Rp 3,2 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika