REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perubahan rencana terhadap gedung baru mendapat tanggapan negative dari DPR. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, Refrizal mengatakan kekacauan gedung baru DPR merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). “Mereka yang harus bertanggung jawab. Kami sendiri, DPR dipermainkan soal gedung baru ini,” katanya, Selasa (24/5).

Hal ini disebabkan selalu berubahnya desain gedung. Awalnya 27 lantai, lalu berubah ke 33 dan terakhir menjadi 26 lantai. “Dikiranya kami yang mendesain ini semua. Padahal itu semua desain datangnya dari Kemen PU,” katanya.

Ia menjelaskan untuk soal desain dan hal lainnya tidak semata-mata berasal dari tim teknis. Tetapi Kemen PU ikut bertanggung jawab. Sebab, semua gedung pemerintahan pembangunannya berada di bawah Kemen PU. Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR tidak mengerti hal teknis terkait hal itu.

“Di tim teknis ada pembagian tugas masing-masing, DPR hanya menyetujui anggaran saja. Kita tidak tahu menahu soal desain dan sebagainya,” katanya. Ditanya kemungkinan adanya mark up, Refrizal mengaku tak tahu. Ia merasa ujung pangkal masalah ini berada di Kementerian yang dipimpin Joko Kirmanto itu.

Menurutnya, pemberhentian pembangunan gedung baru DPR belum diketahui pula sampai kapan dilakukan. Yang jelas, prosesnya diulang lagi dari awal. Karena, desain yang sekarang ada dinilai kacau dan memerlukan desain baru.

“Karena desain baru itu, anggaran juga otomatis baru. Mungkin perusahaan lelangnya pun baru. Itu semua tergantung rapat BURT,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika