REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi, meminta pemerintah mengalihkan kembali pasokan gas dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT PLN (Persero).
"Pengalihan gas ini akan menghemat anggaran subsidi listrik hingga Rp6,71 triliun per tahun," katanya di Jakarta, Selasa (7/6) Gas sebanyak 100 miliar british thermal unit (BBTU) yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangkit PLTGU Muara Tawar, Bekasi milik PLN dialihkan ke Lapangan Duri yang dikelola Chevron.
Pasokan gas tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi Chevron hingga 50.000 barel per hari. Menteri ESDM sudah mengeluarkan peraturan yang memberi prioritas pertama peruntukkan gas buat peningkatan produksi migas. Peruntukkan selanjutnya barulah untuk pupuk, listrik, dan terakhir industri lainnya.
Menurut anggota Dewan yang akrab disapa Irel itu, penghematan senilai Rp6,71 triliun didapat dari biaya produksi listrik menggunakan gas sebesar 100 BBTUD adalah Rp2,05 triliun. Asumsi yang dipakai adalah harga gas 6,25 dolar AS per juta BTU dan kurs Rp9.000 per dolar AS.
Sementara, biaya produksi listrik memakai BBM karena ketiadaan gas sebesar 100 BBTUD mencapai Rp8,76 triliun dengan asumsi harga minyak solar (high speed diesel/HSD) Rp8.000 per liter.
"Sehingga, akan ada kebutuhan tambahan biaya atau subsidi Rp6,71 triliun karena ketiadaan pasokan gas sebesar 100 BBTUD," katanya. Nilai penghematan subsidi itu, lanjut Irel, jauh lebih besar dibandingkan tambahan pendapatan dari produksi minyak mentah Chevron.
Pemerintah hanya mendapat tambahan 300 juta dolar atau Rp2,7 triliun per tahun dari tambahan minyak Chevron sebanyak 50.000 barel per hari. Ia menambahkan, pengalihan pasokan gas itu akan menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN di tengah meroketnya harga minyak dunia.
"Salah satu solusi mengatasi membengkaknya subsidi listrik akibat kenaikan harga minyak dunia adalah memenuhi kebutuhan gas PLN," katanya. Apalagi, lanjutnya, PLN masih kekurangan pasokan gas sebesar 1.000 MMSCFD guna memenuhi kebutuhan pembangkitnya di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika