REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Deputi Menko Perekonomian Lucky Eko menegaskan, proyek monorail terdapat kesalahan sejak awal proyek itu direncanakan. Proyek monorail itu bukan contoh yang baik bagi infrastruktur. Memilih investor harus dilakukan dengan baik.

"Itu proses belajar. Kita tidak tahu investor monorail benar-benar investor atau tidak," kata Lucky di kantornya, Selasa (14/6). Dia mempertanyakan minat investor untuk membangun monorail, saat ini masih terus dilakukan perundingan.

"Ini bukan contoh yang baik, sudah salah dari awal," kata Lucky. Proyek infrastruktur yang mangkrak juga jadi pengalaman bagi pemerintah. Jika proyek-proyek jalan tol jalan, Lucky yakin public private partnership (PPP) berjalan dengan baik.

Dia menegaskan, pemerintah sangat serius dalam membangun infrastruktur. "Karena kita ini punya potensi tumbuh sembilan persen, tapi karena infrastruktur hanya enam persen," katanya. Dia mengingatkan, investor juga meminta kepastian usaha dan hukum.

Terkait dengan investasi, Lucky memandang, setiap kementerian perlu mengubah cara pandang. "Bahwa sebaiknya yang dibiayai pemerintah adalah yang swastanya tidak tertarik. Dari segi bisnis tidak menguntungkan," katanya. Prinsipnya, infrastruktur itu tugas pemerintah untuk menyediakan.

Menurut Lucky, swasta harus diberi 'karpet merah' sebelum berinvestasi. "Pemerintah minta bantuan swasta, jadi harus menyiapkan agar swasta betah," katanya. Kemudian, untuk yang di daerah lain dimana pemerintah tidak bisa masuk pemerintah atau hanya swasta saja, perlu dipikirkan apakah pemerintah bisa memberi insentif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika