REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunaikan janjinya untuk memanggil Tim Pembela Fakta (TPF) Partai Demokrat untuk mencari informasi tentang M Nazaruddin. TPF Partai Demokrat juga diminta menyerahkan informasi terkait Nazaruddin tanpa diminta KPK.

"Ya harus itu, harus segera dipanggil supaya kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games ini tidak simpang siur," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho yang ditemui di kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/6).

Menurutnya, pemanggilan itu harus dilakukan untuk pengembangan penyidikan. Karena, TPF pasti memiliki informasi tentang Nazaruddin dan kasus suap tersebut.

Selain desakan KPK, Emerson juga meminta TPF Partai Demokrat untuk berinisiatif menyerahkan hasil pencarian faktanya kepada KPK. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang memenuhi janjinya sebagai partai yang menentang korupsi. "Jangan cuma janji-janji saja pada kampanye 2009 lalu," katanya.

Sebelumnya, KPK berencana untuk memanggil TPF Partai Demokrat untuk mendapat keterangan terkait kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games. Selain memanggil TPF, KPK juga akan memanggil 3 nama yang disebut oleh Nazaruddin terlibat dalam kasus tersebut.

"Mungkin kami juga akan memanggil TPF," ujar Ketua KPK Busyro Muqoddas usai rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Busyro mengatakan pemanggilan TPF guna mengetahui lebih jauh soal keberadaan Nazaruddin di Singapura. Namun Busyro belum bisa memastikan kapan TPF akan dipanggil.

Busyro memastikan kasus ini bebas intervensi dari pihak manapun. "Ngga ada intervensi. Anda boleh ngecek itu," katanya menegaskan.

Selain TPF, KPK juga akan memanggil Angelina Sondakh, Mirwan Hamid dan Wayan Koster. "Pada akhirnya kami akan memanggil mereka juga," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika