REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG - Doktrin militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Ketidaksesuaian itu khususnya terkait  antisipasi pelaksanaan operasi militer.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi dan menengah TNI di Akademi Militer TNI Magelang, Rabu (13/7).

Presiden SBY mengatakan, sebetulnya tahun lalu TNI telah mengeluarkan doktrin baru dari Catur Dharma Eka Karma menjadi Tridharma Ekakarma. Kemudian doktrin angkatan (Angkatan Laut, Darat, Udara) juga telah telah dimutakhirkan.

Hanya saja, kata SBY, jika dotrin dimaknai sebagai bagaimana berperang atau melakukan operasi militer untuk menjaga Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia (NKRI) memang perlu kembali dirumuskan. "Bagaimana kita mampu memadukan semua kekuatan dengan cerdas," ujarnya.

SBY mencontohkan pada model perang sebelumnya, diajarkan untuk menyerang terlebih dahulu jika ada invasi dari luar. Lalu dijemput dan dihadapi melalui pertempuran laut.  Jika gagal masuk tembus ke pantai, tentara melawan di garis-garis pertahanan.

Kalaupun kalah maka masuk ke gunung untuk melakukan perang gerilya. Jika sudah kuat kembali baru melaksanakan serangan balik. "Pertanyaannya apakah masih relevan pola pkir seperti itu, apakah masih tepat dan cocok?" tanya SBY.

Menurutnya model perang gerilya kini akan memakan cost (biaya) yang  sangat tinggi. Pasalnya jika musuh berhasil merebut wilayah Indonesia lalu mengambil industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad maka kerugiannya cukup besar.

Untuk itu, lanjut SBY, peningkatan terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) terus senantiasa dilakukan. Disamping memadukannya dengan doktrin-doktrin militer, sehingga sistem pertahanan dalam negeri akan semakin baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika