REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 12 organisasi masyarakat keislaman mendorong kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan 2014 mendatang. Dukungan tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar 1945.
Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Said Agil Siraj mengatakan sesuai dengan konstitusi bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut presidensiil dengan masa kepemimpinan selama lima tahun. Untuk itu pihaknya menghargai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu.
"Kami menghargai konstitusi baik yang menyangkut kepemimpinan legislatif dan eksekutif selama lima tahun,"ujar nya usai bertemu dengan presiden, di Kantor Presiden, Senin (25/7).
Kecuali, lanjut Said, jika ada pelanggaran terhadap konstitusi dan terbukti secara hukum. Menurutnya hasil kesepakatan 12 ormas tersebut bukan diambil karena adanya indikasi upaya pemakzulan. Namun keputusan itu merupakan bagian dari ormas islam menghormati konstitusi yang berlaku.
"Sama seperti kita mencegah radikalisme, ada atau tidak bom, kita menentang kekerasan. Ada atau tidaknya isu pelesengseran kita tidak sepakat memakzulkan,"jelasnya.
Pertemuan 12 ormas berlangsung selama sekitar dua jam. Dua belas ormas yang ikut diantaranya Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Al Ittihadiyah, Al Washliyah, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Syarikat Islam Indonesia, Mathlaul Anwar, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Aziqra, Persatuan Islam (Persis), dan Rabithah Alawiyah.
Kedua belas ormas tersebut juga menyampaikan komitmenya untuk menjalankan empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. "Kita juga istiqomah berpegang teguh pada empat pilar kebangsaan ini,"tegas Said.
Menteri Agama Suryadharma Ali menambahkan bahwa pimpinan 12 ormas tersebut pada intinya menjunjung tinggi konstitusi. Dalam konteksnya, jika dalam konstitusi mengatakan kepemimpinan presiden atau wapres selama lima (5) tahun, maka harus konsisten, termasuk juga juga di legislatif. “Mereka bersama-sama ingin menjaga keberlangsungan konstitusi agar tidak terganggu ditengah jalan,"jelasnya.
Dalam pertemuan itu mereka juga menyampaikan, kritik kepada pemerintah. Misalnya agar lebih tegas pada pemberantasan korupsi, mengatasi organisasi-organinasi yang mengedepankan kekerasan. Lebih tegas untuk menangani organisasi-organisasi yang memiliki paham yang bertentangan dengan konstitusi.
Suryadharma juga mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden SBY menegaskan bahwa siapapun yang mencoba mengganggu NKRI, maka negara akan menghadapi dengan tegas. “Presiden menjawab bahwa siapapun yang mengganggu NKRI, negara akan tegas menghadapinya,” tegas Suryadharma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika