REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengatakan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia merupakan bentuk komitmen dan langkah baru pemerintah yang patut diapresiasi.
"Pidato Kepala Negara soal tenaga kerja Indonesia (TKI, red) merupakan langkah baru yang sangat mencerahkan dalam rangka perlindungan terhadap TKI khususnya para wanita," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.
Linda menjelaskan, dalam pidato Presiden menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyiapan dan pemberangkatan TKI oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) akan lebih diperketat guna memastikan para TKI benar-benar memahami hukum, aturan dan adat istiadat yang berlaku di tempat mereka tinggal dan bekerja.
"Tentunya langkah tersebut sangat tepat, karena ke depannya diharapkan tidak ada lagi TKI yang bekerja di luar negeri tanpa mengantongi pengetahuan mengenai hukum dan adat istiadat negara setempat serta membekali diri dengan berbagai ketrampilan," katanya.
Linda juga menjelaskan, bahwa dalam pidato kenegaraan Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalankan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah negara-negara sahabat agar melalui nota kesepahaman yang tepat maka TKI bisa mendapatkan perlindungan yang baik serta hak ada keadilannya terjamin.
"MOU atau penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan instrumen yang sangat penting yang harus direalisasikan baik oleh negara pengirim maupun penerima, dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap TKI semakin optimal," katanya.
Linda mengatakan, dengan berbagai komitmen baru pemerintah diharapkan para TKI yang bekerja di luar negeri khususnya perempuan benar-benar mendapatkan perlindungan yang sangat baik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang paripurna bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Selasa. Dalam acara tersebut hadir sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Menteri ESDM Darwin Saleh.
Selain itu, tampak hadir mantan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, serta mantan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Namun, tidak tampak kehadiran mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika