REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie dan Ketua Komisi III , Benny K Harman soal teknis pemilihan Ketua KPK dianggap tidak akan memperbaiki keadaan. Jika pernyataan dua orang kader Partai Demokrat itu terealisasi, maka mereka akan melemahkan KPK itu sendiri.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas sekaligus anggota Pansel KPK, Saldi Isra, Pansel sengaja membuat rangking delapan orang calon yang diajukan ke DPR tersebut.
Dengan harapan, nomor urut satu hingga empat dijadikan prioritas oleh DPR untuk dipilih sebagai pimpinan KPK periode 2012-2016.
"Tentu urutan itu berdasarkan hasil kajian secara integritas yang dilakukan oleh Pansel dan mereka layak dipilih sebagai pimpinan KPK," kata Saldi saat dihubungi Republika, Ahad (21/8).
Menurutnya, jika DPR hanya memilih berdasarkan hitungan politis semata, maka hal tersebut tidak akan memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi. Karena, mereka justru akan memilih calon yang mau diajak bekerja sama secara politis.
"Ya khawatir nanti calon yang terpilih berdasarkan nuansa politis, mereka tidak akan menyentuh kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi dari partai tertentu," ujarnya.
Saldi mengherankan, dua orang petinggi DPR yang notabenenya adalah kader Partai Demokrat itu memberikan sikap yang berbeda dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua dewan pembina partai itu. Presiden, kata Saldi, sangat mendukung calon yang berada di urutan empat besar.
Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan bahwa dalam seleksi fit and propet test pimpinan KPK nantinya DPR akan menggunakan pertimbangan politik semata. DPR tak akan mendengarkan masukan dari LSM dan masyarakat.
"Seleksi fit and proper test menjadi sangat penting. Pertimbangan DPR dalam memilih 4 pimpinan KPK dengan pertimbangan politik. Tentu setiap fraksi akan memilih yang searah dengan visi politik partainya bukan hanya soal bersih dan integritasnya," ujar Benny, Sabtu (20/8).
Menurutnya, DPR adalah lembaga politik. Sehingga dipandangnya sangat wajar jika DPR menggunakan pertimbangan politik untuk memilih calon pimpinan KPK yang dipandang satu visi dengan parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika