REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq menilai jika Banggar dibubarkan, pihak yang akan tersenyum justru eksekutif atau pemerintah.
“Karena, kue besar APBN yang mereka kelola akan semakin kecil disentuh oleh DPR. Ini akan berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan,” katanya. Kalau penentuan anggaran disebarkan ke komisi masing-masing, ia khawatir akan terjadi kelebihan beban kerja. Banggar dan komisi-komisi di DPR memiliki tupoksi masing-masing dan saling bersinergi.
Menurutnya, hal yang perlu dilakukan bukan pembubaran banggar, tetapi pembenahan sistem anggaran dan mencegah korupsi. “Isu ini harus dialihkan ke eksekutif. Periksa hulu sampai hilir proses penganggaran di eksekutif,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan hal yang mesti dilakukan yakni perbaikan dan evaluasi terhadap Banggar. “Agar praktik-praktik percaloan, penyimpangan yang dilakukan agar praktik percaloan dan penyimpangan yang dilakukan anggota banggar tidak terjadi,” katanya.
Tak hanya itu, transparansi dalam pembahasan juga penting dilakukan termasuk pengawasan yang maksminal dari semua lembaga. “Tapi kalau pembubaran, rasanya belum perlu,” katanya.