REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO – Wakil Presiden Boediono meninjau luapan lumpur Lapindo di titik 25, Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, Kamis (22/9).
Peninjauan tersebut terkait adanya peningkatan volume lumpur Lapindo yang mengancam jalan kereta api dan Jalan Raya Porong di sisi barat semburan. Kedatangan Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Di titik 25 ini, Boediono mendengarkan paparan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Boediono mengatakan dirinya baru pertama kali melihat kondisi Lumpur Lapindo. Dia menilai upaya penanganan sudah mengatasi kendala yang ada. "Saya melihat sendiri apa yang dilakukan ini, memenuhi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada," ujarnya.
Meski demikian, dia menginstruksikan agar penanggulangan dapat dilakukan lebih baik ke depan. Hal ini lantaran masih ada ancaman kondisi alam, terutama hujan. Boediono mengatakan pihaknya sudah membicarakan lagi bagaimana kelola Lumpur Lapindo jika nanti kian membesar. "Ini akan diselesaikan tuntas. Yang terdampak nanti akan dibangun dengan program. Apa yang kita lihat dengan perasaan negatif akan dilihat secara positif dalam segi ekonomi maupun sosial," jelasnya.
Ditegaskan Wapres, penanganan lumpur Lapindo telah memiliki terminasi yang jelas. Hal ini lantaran kapan semburan lumpur Lapindo berhenti tidak dapat diprediksi. "Tidak harus satu tahun selesai tapi ada terminasi yang jelas. Memang semburannya akan terus tapi kita akan kelola," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Infrastruktur BPLS, Karyadi, mengatakan luapan lumpur 2006-2010 berbeda dengan 2011. Sebelumnya, lumpur meluber kemana-mana, sekarang lumpur kering. "Permukaan kering tapi di dalam masih basah," katanya.
Untuk genangan air sekitar lumpur, dia mengaku pihaknya akan mengefektifkan pompa. Sebelumnya, BPLS telah menetapkan status siaga satu pada tanggul lumpur Lapindo. Pasalnya, semburan lumpur yang meluber dikhawatirkan melebihi tinggi tanggul. Masyarakat pun dilarang untuk menjadikan lumpur Lapindo sebagai obyek wisata.
