REPUBLIKA.CO.ID,HAVANA--Mantan pemimpin Kuba Fidel Castro menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kolom bertajuk "Refleksi," yang diterbitkan dalam harian resmi Granma, Castro mengatakan keputusan untuk menerima permohonan tersebut dan mengakui Negara Palestina sebagai bangsa yang berdaulat sudah lama terlambat.
Mengutip teman dekat dan sekutu Presiden Venezuela Hugo Chavez, Castro mengatakan, pengakuan itu akan mewakili "tindakan keadilan bersejarah." Selain itu, Castro mengatakan, rakyat Palestina memiliki hak "untuk memiliki sebuah negara, bebas berdaulat dan independen."
Ini adalah artikel pertama di kolom Castro yang diterbitkan sejak 3 Juli. Castro, yang memerintah Kuba selama 49 tahun sampai resmi menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raul Castro, pada 2008, menetapkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1973, sebagai tindakan solidaritas dengan Palestina.
Dewan Keamanan PBB akan membuka pertemuan terbuka mengenai permohonan negara Palestina pada hari Rabu, kata Duta Besar Lebanon di PBB Nawaf Salam, yang menjabat sebagai ketua bergilir Dewan Keamanan untuk September, mengumumkan pada Senin.
"Dewan akan bertemu pada Rabu pukul 09.30 waktu setempat (15.30 GMT) untuk mempertimbangkan dan merujuk hal tersebut kepada Komite Penerimaan," menurut aturan tata kerjanya, kata Salam. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan surat permohonan Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon Jumat lalu untuk menjadi anggota penuh PBB.
Pada pertemuan Rabu itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan akan mengirimkan permohonan Palestina ke komite teknis atau komite ahli, yang akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan setelah penelitian aplikasi.
Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan dan sekutu dekat Israel, bersumpah untuk memveto setiap gerakan Dewan Keamanan untuk mengakui Palestina sebagai negara anggota PBB di tanah Palestina sendiri.
Wilayah Palestina adalah satu satu tanah Arab yang dicaplok Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967, dan sejak itu Israel mengembangkan permukiman untuk Yahudi di wilayah yang diduduki tersebut.
Namun Amerika berpendapat, negara Palestina harus dibentuk melalui pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina. Padahal, perundingan Palestina-Israel terhenti beberapa tahun setelah Israel tidak bersedia memperpanjang moratorium pembangunan permukiman di wilayah pendudukan itu, seperti yang disyaratkan Palestina. Israel bahkan memperluas pembangunan permukiman baru Yahudi yang membuat marah Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika