REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Marzuki Alie melontarkan ide untuk menghidupkan kembali usulan rumah aspirasi yang telah ditolak DPR RI pada 2010. Selain untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, usulan ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki citra DPR yang terus memburuk.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengungkapkan, belum ada pembicaraan. Namun, yang saat ini dibutuhkan bukan rumah aspirasinya. Tapi bagaimana mendorong penguatan fungsi komunikasi anggota ke daerah pemilihan (dapil).
"Bagus kalau dievaluasi dulu, bagaimana kinerja anggota di dapilnya. Jangan sampai kemudian ketika kinerjanya belum efektif tapi fasilitasi diberikan, khawatir jadi mubazir. Belum tentu itu fungsional," katanya ketika ditemui di Gedung DPR, Selasa (4/10).
Kedua, lanjutnya, di tengah kondisi anggaran yang semakin ketat, harus dilihat skala prioritas. "Karena nanti DPR rumah aspirasi, DPD rumah aspirasi, saya membayangkan itu luar biasa. Mending anggaran untuk rakyat kecil dulu," tambahnya.
Apalagi, lanjutnya, ide itu sempat muncul namun ditarik kembali karena mendapat reaksi keras, mengingat penekanannya lebih ke budgeting. Ketimbang rumah aspirasi, Ketua Komisi I tersebut juga lebih menekankan mengenai pembangunan dan konsolidasi citra DPR yang kian melorot.
Di PKS, katanya, upaya menampung aspirasi selama ini dilakukan dengan koordinasi struktur hingga ke tingkat ranting di desa. Ini dinilai lebih efektif. Tinggal persoalannya, faktor penunjang saja.
"Jadi bukan rumah aspirasinya. Tapi lebih kepada kebutuhan untuk di back up secara finansial. Itu yang kalau dibebankan ke anggota dewan berat. Mendingan, kalau dievaluasi bagus dan perlu ditingkatkan, sisi tunjangan komunikasi yang digunakan jejaring struktur ke bawah yang lebih penting," tambahnya.
Ia mengatakan, memang agak sulit dalam praktiknya. Ia mencontohkan, dapilnya yang mencakup tiga DPD yang berarti tiga daerah. Artinya, kalau kunjungan berarti ketiga tempat itu didatangi.
"Tidak mungkin rumah aspirasi di tiga tempat. Satu dapil satu. DPD lebih berat lagi karena provinsi. Pasti rumah aspirasinya di ibukota provinsi. Makanya, kalau DPR saja rumah aspirasi kita pertimbangkan. DPD lebih perlu dipertimbangkan. Karena jangkauan wilayahnya lebih besar," ujar Wakil Sekjen PKS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika