REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih bersikap pasif dalam perombakan kabinet karena semuanya merupakan hak preoregatif presiden.  

"Tentu kita tidak ingin begini begitu karena ini hak pregogatif presiden. Terserah presiden mau menetapkan seperti apa kami dalam posisi pasif saja," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, usai mengikuti upacara hari jadi TNI ke-66 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Rabu (5/10).

Suryadarma mengaku belum tahu ada ataukah tidak menteri PPP yang akan diganti atau digeser. Termasuk posisi Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa atau  dirinya sekalipun sebagai Menteri Agama.

Pasalnya, kata Suryadharma, pembicaraan dengan Presiden baru dilakukan secara umum. "Saya tidak mau berandai-andai,"jelasnya.

Tetapi yang jelas, kalau Presiden menyerahkan  persoalan Reshuffle ini ke partai politik maka sulit untuk mencapai titik temu.  Karena setiap Parpol memiliki kepentingan masing-masing mengenai jabatan yang diinginkan.

" Maunya mana akhirnya, tidak bakal ketemu karena pasti ada tempat-tempat tertenu yg mereka mau,"tuturnya. Sementara terkait persoalan perceraian yang dihadapi oleh Suharso, PPP tidak akan menyampurinya. "Itu susah, kita serahkan kepada beliau,"ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika