REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian di bidang ekonomi mengalami pergeseran dan penambahan posisi menteri. Bahkan, Kementerian Keuangan memiliki posisi dua wakil menteri. Tantangan utama menteri dalam kabinet seperti ini adalah birokrasi.

"Perlu ada pembagian tugas yang serius agar tidak ada masalah dalam mata rantai birokrasi," kata Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika, Senin (17/10). Dia menambahkan, menteri-menteri ekonomi harus terbebas dari masalah birokrasi mengingat fungsinya yang strategis.

Menurut dia, menteri dan wakil menteri harus menghadapi tantangan itu dengan membuat payung hukum pembagian tugas. Jika dianggap tidak ada dasar hukum untuk pembagian tugas itu, maka tetap harus ada kesepakatan pembagian tugas dan kewenangan.

"Saya rasa yang paling penting antara menteri dan wakil menteri tidak terjadi gesekan," kata Erani. Berdasarkan evaluasi kementerian bidang ekonomi yang memiliki wakil menteri, kinerja kementeriannya tidak begitu menonjol.

Menurut Erani, Menteri Perhubungan yang memiliki posisi wakil menteri malah lebih buruk kinerja dibandingkan tanpa ada posisi wakil menteri. Hal itu menunjukkan, posisi wakil menteri itu tidak selalu memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja itu, kata dia, baru bisa dirasakan jika masalah-masalah birokrasi bisa diselesaikan. Bagaimana pun, menteri dan wakil menteri pasti akan berhadapan dengan birokrasi di kementeriannya.

Oleh sebab itu, pembagian tugas dan kewenangan merupakan prioritas. "Misalnya, membagi tugas yang sifatnya eksternal dan internal, mana bagian menteri dan wakil menteri," kata Erani. Aturan itu harus dibikin secara serius.

Ikuti Whatsapp Channel Republika