REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta dukungan parlemen untuk meneruskan sisa masa pemerintahannya selama tiga tahun mendatang.

"Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak dan minta dukungan dari pihak-pihak lain agar tugas mulia ini bisa kita lakukan dengan baik," ujar Presiden dalam penutup pidato kebijakan yang disampaikan usai pelantikan kabinet hasil perombakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10).

Selain meminta dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden juga meminta dukungan dari lembaga negara lain. Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan dari jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat gubernur hingga bupati/walikota.

"Saya akan bersama-sama saudara semua, bersama-sama gubernur di seluruh daerah untuk benar-benar mengatasi masalah pembangunan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan peluang lebih besar lagi agar semua sasaran pembangunan dapat kita tercapai pada 2012-2014," tuturnya.

Dalam pidato kebijakan untuk menyampaikan fokus kerja pemerintah selama tiga tahun mendatang, Presiden menyampaikan delapan masalah yang harus diselesaikan hingga masa akhir jabatannya pada 2014.

Masalah tersebut di antaranya penggunaan keuangan negara yang lebih optimal dan tepat sasaran, pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, reformasi Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), serta ketahanan pangan dan energi.

Presiden menyatakan persoalan yang disampaikan dalam pidatonya tersebut adalah masalah negara, bukan urusan yang dihadapi oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak agar pemerintah mampu mencari solusi dari berbagai persoalan tersebut.

Dalam pidatonya, Kepala Negara juga mempersilakan masyarakat luas dan media massa untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai cara yang konstruktif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika