REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Dia menyatakan dukungan kepada presiden SBY sampai saat ini masih terus diberikan. Tinggal nanti keputusan Majelis Syuro yang akan menentukan lebih lanjut apakah terus mendukung kepemimpinan SBY atau justru berubah 180 derajat menjadi oposisi. "Kalau majelis Syuro memutuskan PKS harus oposisi, maka seluruh menteri di kabinet SBY akan ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan PKS tidak akan merasa rugi jika kader-kadernya di kabinet ditarik. Apa yang dilakukan PKS adalah untuk kebaikan bersama.

Dia mengatakan tidak pernah PKS meminta-minta jatah menteri dalam kabinet. Semuanya adalah hak prerogatif Presiden. Namun demikian, menurut Mardani, janganlah presiden melakukan reshuffle dengan membabi buta sehingga melukai kontrak politik yang pernah dibuat dulu. "Harus fair. Tidak boleh sembarangan," jelasnya.

Dia mengatakan tidak ada kader PKS dalam kabinet SBY memiliki kesalahan fatal sehingga membuat presiden harus turun tangan langsung menangani sebuah masalah dalam kementerian yang diurus kader PKS. "Bahkan hasil pemeriksaan terhadap Kemenristek di tangan Pak Suharna itu berstatus wajar tanpa pengecualian dari BPK," jelas Mardani.

Dia mengatakan tidak ada menteri dari PKS yang terlibat korupsi. Tidak ada juga yang tersandung masalah moral. Semuanya dinilai baik-baik saja dalam menjalankan roda pemerintahan SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika