REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Negara dinilai salah urus terkait kasus Freeport. ''Ratusan pekerja di tambang Freeport nasibnya harus diterjang dengan bala kekuatan represifitas. Negara mengabaikan kondisi seperti ini. Negara salah urus,'' tegas jendral (purn) Tyasno Sudarto, Ketua Gerakan Revolusi Nasional (GRN) dalam siaran prs yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (20/10).  

Dikatakan Tyasno, dewasa ini, cengkraman neoliberalisme merasuk di sendi-sendi ekonomi nasional. ''Pemerintah tak punya konsep ekonomi yang jelas terhadap seluruh sumber-sumber kekayaan negara. Pilihan menjual, kontrak karya menjadi peristiwa yang digadang-gadang, atas nama keberhasilan menciptakan investasi asing di republik,'' paparnya.

Dikatakan Tyasno, sejak orde baru berkuasa, UU Penanaman Modal (1967) telah mengubah wajah Papua, ke tangan asing. Kekayaan tambang emas dan uranium, dieksploitasi demi kepentingan imperialis AS, melalui PT. Freeport Indonesia.  

''Parahnya hasil-hasil kekayaan tambang tersebut juga tidak memerbaiki kondisi rakyat setempat di bumi Papua. Masyarakat bertelanjang dada, kehidupan perumahan penduduk jauh dari kemodernan masyarakat di kota-kota,'' tegasnya. Menurut Tyasno, pemimpin nasional yang kuat tak seharusnya membiarkan aset-aset nasional dipreteli satu persatu.

Dikatakan Tyasno, GRN meminta agar upaya tangan-tangan asing untuk menguasai tanah papua harus distop. ''Hak normatif buruh PT freeport atau nasionalisasi PT freeport di bawah kontrol kaum buruh Indonesia,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika