REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq, mempertanyakan anggaran yang dialokasikan untuk mengelola wilayah perbatasan.

Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengalokasikan Rp 4,843 triliun pada anggaran tahun 2012 untuk mengurus wilayah perbatasan.

Ini merupakan dana lintas kementerian yang pengelolaannya diberikan ke BNPP. "Dana Rp 2,843 triliun apakah terintegrasi atau 'saweran' yang tidak jelas bentuknya, yang dapat digunakan modal bagi daerah tersebut untuk berkembang," kata Mahfudz di gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10).

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai dana yang cukup besar tersebut digunakan secara parsial. Artinya, setiap kementerian mengalokasikan anggarannya untuk pos bidangnya sendiri. "Jangan sampai satu bangun jembatan saja atau satu bangun jalanannya saja. Semuanya harus terintegrasi," lanjutnya.

Apalagi ada tren di masyarakat kalau pembangunan didekati secara administrasi pemerintahan. Contoh, pemekaran daerah otonomi seperti kecamatan/kabupaten baru yang dimaksudkan agar masyarakat punya akses pembangunan yang lebih besar.

"Ini bisa tepat dan tidak. Tapi kalau di Papua, ini bisa malah menambah anggaran. Karena daerahnya terlalu luas sehingga bisa kebanyakan wilayah. Jadinya, biaya rutin untuk belanja birokrasi teralu besar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika