REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung, mengatakan masalah yang terjadi di Papua lebih karena isu kesejahteraan masyarakat yang kurang.

Karenanya, harus ditangani dengan pendekatan persuasif. ''Pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemda, terutama kepada teman-teman kita di Papua adalah pendekatan yang lebih manusiawi. Tidak sekadar melakukan tindakan keras," kata Pram, Selasa (25/10).

Sebab, lanjut Pram, ini bukan persoalan baru, tapi persoalan lama yang muncul akibat ketidakpuasan publik terhadap perilaku atau perlakuan yang dilakukan pemerintah pusat. Karena bukan konflik baru, Menkopolkam diharapkan segera melakukan tindakan pencegahan. Sehingga masalahnya tidak menjadi luas.

Pram menambahkan, isu korupsi yang selama ini dilakukan oleh birokrasi di daerah harus segera diselesaikan. Ini tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Pendekatannya harus manusiawi dengan cara yang lebih baik. Yang paling utama dan ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat Papua,'' katanya.

Pramono juga mengaku melihat persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ada pihak di luar NKRI yang mencoba mengambil keuntungan dari kegaduhan yang terjadi di Papua. ''Maka untuk itu, apa pun Papua sudah final bagi NKRI,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika