REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR--   Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan (FKPPI)  mendesak pemerintab untuk tegas terhadap   separatisme yang saat ini  menunjukkan jatidirinya. Seperti yang terjadi di Papua. 

Gerakan separatisme seperti itu sangat merongrong kewibawaan Peemrintah dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 Demikian salah satu komunike yang disepakati dari dua hari Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan Pengurus Daerah XIV GM FKPPI bertajuk "Revitalisasi Pancasila Menyongsong Era Pasifik" di Denpasar, Sabtu-Minggu (3-4/12). 

 Dalam komunike tersebut dikemukakan, Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin melebar, krisis sosial terjadi dimana-mana, konflik horizontal seakan menjadi sesuatu yang biasa di negeri ini. Di lain sisi, lembaga pemerintahan dan politik kehilangan kredibilitasnya seiring dengan maraknya politik kekuasaaan, bukan politik kerakyatan.

 Kemudian, tingkat  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan  lembaga negara  menurun pada titik nadir. Belum lagi soal penguasaan modal asing yang mendominasi sumber daya alam negeri ini dan gerakan separatisme yang tumbuh di sebagian belahan negeri. 

Dampaknya, masyarakat menjadi apatis, sementara elit politik dan elit ekonomi terus terlena dalam politik kekuasaan dan penguasaan modal. Bila dibiarkan, situasi ini akan mengancam keberadaan dan keutuhan negara.

Ketua PD XIV GM FKPPI Bali, Tri Nugraha,  menyebutkan komunike mendesak ditempatkannya kembali Pancasila sebagai Dasar Negara secara benar, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan diimplementasikan.  

Seminar nasional selama dua hari itu menampilkan narasumber  Ketua umum FKPPI Ponco Sutowo, mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Ryamizar Ryacudu , Ketua PBNU Masdar Faris Mas’udi dan Yudi Latif, dan politisi dari FPDIP Ganjar Pranowo

Ikuti Whatsapp Channel Republika