REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Pasca moratorium penerimaan PNS hingga Desember 2012 mendatang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, menegaskan tidak akan ada lagi penerimaan PNS di luar tes masuk penerimaan CPNS.

Azwar juga meminta seluruh instansi daerah tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer. Hal itu dikatakannya dalam acara pembukaan Workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS di Medan, Senin (12/12). 

Menurutnya, proses rekrutmen CPNS ke depannya akan dilakukan secara fair dengan tes murni sehingga menciptakan rasa keadilan dan CPNS yang diterima benar-benar memiliki kemampuan. 

Perihal penerimaan tenaga honor, Azwar menegaskan bahwa setiap instansi tidak lagi dibenarkan memasukkan tenaga honor yang baru. Karena menurutnya, tidak ada jaminan bahwa semua tenaga honor yang ada saat ini akan dijadikan PNS.

“Tidak ada lagi penerimaan honor, semua harus melalui tes masuk penerimaan. Untuk tenaga honor yang ada saat ini tidak ada jaminan jadi PNS, karena kita hanya mempertimbangkan pegawai honor yang masuk hingga batas Januari 2005,” tegas Azwar.

Dia menjelaskan, dengan jumlah PNS 4,7 juta saat ini (di luar TNI/Polri), maka dalam 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal. “Dengan konsep zero growth, berarti dalam 10 tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” ujarnya.

Jumlah pegawai yang pensiun ini, lanjutnya, harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi. Idealnya, menurut Azwar,  jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam 10 tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.

Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourching. Sehingga birokrasi pemerintah ini menjadi ramping, tetapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika