REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengindikasikan ada pelanggaran dalam pelaksanaan tender KTP elektronik (e-KTP). Sehingga penunjukan konsorsium pemenang, yakni Percetakan Nasional Republik Indonesia (PNRI) tidak dilakukan sesuai prosedur berlaku, melainkan lewat proses asal-asalan.

"Kami mendesak KPK agar menyelidiki dugaan penyimpangan proyek e-KTP ini," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi, ketika dihubungi Republika, Selasa (13/12).

Menurutnya, KPK bisa mulai bergerak dengan menyelidiki nama-nama yang terindikasi terlibat dalam permainan proyek tersebut. Uchok yakin, proyek e-KTP sarat dengan korupsi, sebab banyak keanehan dan kejanggalan dalam proyek tersebut.

Karena itu, sangat mengherankan kalau KPK mendiamkan kasus itu. Terkait keberadaan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto, yang berada di belakang konsorsium PNRI, pihaknya tidak bisa menyebut nama orang per orang.

Namun, jika benar dugaan itu, pihaknya menyarankan KPK ikut memeriksa politisi tersebut. "Periksa semuanya, tak usah takut dengan petinggi partai. Tapi, kami tidak sebut nama orang," katanya menegaskan.

Uchok berharap, susunan pimpinan KPK yang baru harus memberi harapan bagi masyarakat untuk menindak kasus korupsi program e-KTP. Ia yakin, langkah KPK pasti didukung, sebab masyarakat sudah jengah dengan kelakuan para pengurus partai.

Apalagi pimpinan KPK adalah orang-orang berpengalaman dan memiliki jaringan dalam permainan partai. Sehingga tentunya informasi itu semua bisa dimanfaatkan untuk menyikat orang-orang yang terlibat permainan dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika