REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Hak dan Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (15/12), mengeluarkan surat permintaan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menarik pasukannya dari Mesuji, Lampung. Permintaan tersebut terkait dengan aksi pembantaian yang diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan.

"Hari ini, kami mengirimkan surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik pasukannya dari Mesuji," kata Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat menerima korban pembantaian Mesuji di kantornya, Kamis (15/12).

Selain meminta penarikan pasukan, Yosep juga meminta supaya pimpinan polisi di wilayah itu juga dicopot. Pasalnya, mereka dianggap tidak bisa menjaga keamanan di wilayah mereka.

Yosep mengatakan, hingga saat ini tim Komnas HAM sudah dikirimkan ke Mesuji untuk mencari fakta dan data terkait dugaan pembantaian itu. Ia meminta, supaya warga di Mesuji ikut membantu Komnas HAM untuk mencari fakta terkait kasus tersebut.

Sekitar 30 orang diduga tewas terbunuh akibat sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Lampung. Sejumlah perwakilan warga Mesuji pun melapor ke Komisi III DPR sambil membawa rekaman video pembantaian itu.

Bob Hasan, pengacara yang mendampingi para warga itu, menjelaskan, pembunuhan bermula dari perluasan lahan oleh perusahaan PT SI sejak 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, kata dia, menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Namun PT SI lalu meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengusir penduduk. Selain itu, lanjut dia, perusahaan juga membentuk kelompok keamanan sendiri (pam swakarsa) untuk membenturkan rakyat dengan rakyat, tetapi di belakangnya aparat kepolisian.

Intimidasi dari oknum kepolisian dan pihak perusahaan sangat masih terjadi di sana. Menurut dia, stidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak 2009 sampai 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika