REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, jumlah korban meningal dunia akibat tindak kekerasan di Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan masih simpang-siur dan belum ada angka yang pasti. "Informasi jumlah korban tewas yang dilaporkan warga masyarakat dan yang diakui kepolisian berbeda," kata Martin Hutabarat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (19/12).
Tim Komisi III DPR RI telah melakukan peninjauan lapangan ke lokasi di Resgister 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung, pada Sabtu dan Minggu, 17-18 Desember 2011.
Tim Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin dan Nasir Djamil (FPKS), beranggotakan antara lain, Aboebakar Al Habsy (FPKS), Nudirman Munir (FPG), Ahmad Yani (FPPP), Martin Hutabarat (FGerindra), dan Syarufuddin Suding (FHanura).
Martin Hutabarat, salah satu anggota Tim Komisi III, menjelaskan, pada dialog antara Tim Komisi III DPR dengan warga masyarakat maupun dengan kepolisian dan institusi terkait lainnya maupun, semuanya mengakui adanya tindak kekerasan yang menyebabkan ada korban meninggal dunia.
"Namun, klaim jumlahnya yang berbeda-beda," katanya. Menurut dia, dari warga menyebutkan jumlah korban mencapai 30-an orang, kuasa hukum masyarakat menyebut ada 13 orang, sedangkan Polda Lampung mengakui hanya dua korban meninggal dunia.
Martin menambahkan, pada dialog dengan kepolisian ditanyakan juga soal tayangan video tindak kekerasan, tapi Polda Lampung menyatakan tindak kekerasan itu tidak terjadi di wilayah Lampung. "Mungkin terjadi di wilayah Sumatera Selatan," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi III DPR RI juga akan melakukan peninjauan lokasi ke Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Okan Ilir, Sumatera Selatan.
Martin menjelaskan, dari peninjauan lapangan tersebut, Koamisi III menyimpulkan sementara, kasus Mesuji bermula dari persoalan tanah yang berlarut-larut dan tidak selesai sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara warga masyarakat dan perusahaan swasta.
"Karena persoalan lahan tidak pernah diselesaikan dan terjadi konsflik berkepanjangan antara warga dan pesahaan swasta, puncaknya terjadi kerusuhan yang sehingga terjadi korban meninggal dunia," katanya. Ia menambahkan, tindak keresan yang terjadi juga karena adanya ketidaksigapan dari pemerintah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika