REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bersikap profesional dan proporsional.
Sekretaris F-PPP, Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, ancaman Dipo Alam kepada para menteri tidak pada tempatnya. Karena mengenai penilaian terhadap kinerja menteri dan reshufle merupakan kewenangan Presiden SBY.
''Pak Dipo Alam tidak perlu mengancam. Sebaiknya sesama pembantu presiden bisa berkoordinasi dengan baik, masing-masing bekerja sesuai tupoksinya,'' kata dia melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (30/12).
Menurut Arwani, pernyataan seskab ke publik seperti ini bisa ditafsirkan ada persaingan subyektif antarmenteri. Padahal, lanjut dia, dalam konstitusi sudah jelas bahwa yang mengawasi dan berwenang penuh untuk menilai kinerja menteri adalah Presiden.
''Bukan kali ini saja seskab membuat pernyataan yang mengejutkan dan cenderung kurang produktif. Daripada bikin kisruh, sebaiknya fokus pada tugas masing-masing yang harus diselesaikan,'' tambah Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi.
Ia pun mengaku kalau tidak merasa ancaman itu ditujukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang diusulkan oleh PPP. Penilaian PPP, ujarnya, kader partai yang menjabat menteri- cukup repronsif dan kinerjanya cukup bagus.