REPUBLIKA.CO.ID, YANGON – Inggris memaksa Myanmar untuk segera melakukan reformasi demokratis dan melepaskan tahanan politiknya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, dalam kunjungannya ke Myanmar, Kamis (5/1).

Presiden Myanmar, Thein Sein, menerima kedatangan Hague di Ibukota Naypyitaw. Hague juga dijadwalkan bertemu pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi, di Yangon. “Kami berharap dapat melihat pelepasan sisa tahanan politik, bebas dan adil dalam pemilu, akses kemanusiaan untuk orang-orang di wilayah konflik, dan langkah yang baik menuju rekonsiliasi nasional,” ujar Hague.

Sebelum meninggalkan London, Hague mengatakan perjalanannya itu bertujuan untuk menstimulasi pemerintah Myanmar agar melanjutkan langkah reformasi dan mengevaluasi apa yang dapat Inggris lakukan guna mendukung proses tersebut. Barat telah menawarkan dukungan untuk mereformasi militer yang berkuasa sejak 1962. Barat juga menginginkan pemerintah sipil mengambil alih kekuasaan pada Maret mendatang setelah pemilu yang memboikot partai Suu Kyi.

Walaupun kunjungan Hague memberikan sinyal perubahan dalam hubungan kedua negara, Inggris tidak menjanjikan adanya perubahan dalam sanksi Uni Eropa (UE) pada penjualan senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan atau perubahan peraturan jual beli antara Inggris dan Myanmar.

Hague merupakan Menlu Inggris pertama yang mengunjungi Myanmar sejak 1955. Ia mengikuti jejak Menlu Amerika Serikat, Hillary Rodham Clinton, yang datang ke Myanmar pada November lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika