REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada Rabu, (24/1/2024) mengadakan pembicaraan penting dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Menurut pernyataan yang dikeluarkan pemerintah, Cameron menjelaskan, dirinya ingin agar jeda kemanusiaan segera dilaksanakan agar para sandera dapat bebas dan bantuan dapat masuk, sehingga gencatan senjata berkelanjutan dapat terlaksana tanpa kembali bermusuhan.
"Untuk mencapai hal ini, Hamas harus sepakat untuk membebaskan seluruh sandera, mereka tidak lagi bisa mengendalikan Gaza sambil menembakkan roket ke Israel, dan sebuah kesepakatan harus ada agar Otoritas Palestina dapat kembali ke Gaza untuk menyediakan pemerintahan, layanan dan keamanan,” katanya.
Menggarisbawahi pentingnya strategi politik jangka panjang, Cameron menyerukan jalur yang kredibel dan tidak dapat diubah menuju pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Mengenai situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza, Cameron menekankan pentingnya meningkatkan bantuan di wilayah itu.
Dia menyerukan Israel untuk membuka lebih banyak pos penyeberangan ke Gaza, memperluas pengoperasian penyeberangan Nitzana dan Kerem Shalom, dan mendukung PBB dalam mendistribusikan bantuan secara efektif ke seluruh Gaza.
Cameron juga menggarisbawahi perlunya Israel untuk memastikan dekonfliksi yang efektif di Gaza dan mengambil tindakan yang mungkin untuk memastikan keselamatan petugas dan fasilitas medis. Dia juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, menggarisbawahi perlunya melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendapat resolusi yang komprehensif.
Lebih dari 25.500 warga Palestina tewas sejak Israel memulai perangnya, dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan di tengah kehancuran yang meluas. Mayoritas dari mereka yang terbunuh, sekitar dua pertiganya, adalah perempuan dan anak-anak.
Sekitar 85 persen warga Gaza kini telah mengungsi, semuanya mengalami kerawanan pangan, dan sistem kesehatan sedang ambruk. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan kurang dari separuh jumlah truk bantuan yang dapat masuk wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik.
