REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan Partai Golkar bisa saja mengambil langkah untuk keluar dari koalisi pemerintahan saat ini jika situasinya mengharuskan Partai Golkar melakukan itu. Namun saat ini menurut Akbar, dirinya belum melihat perlunya Partai Golkar melakukan hal.

Dikatakannya, banyak kalangan mengatakan Golkar main di dua kaki. Ia membantah sebutan tersebut. Menurutnya, Partai Golkar tetap pada komitmennya untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono sampai 2014. Namun, Golkar tetap harus melaksanakan fungsi kontrol, khususnya di DPR terhadap pemerintah. "Jadi bukan politik dua kaki,” ujar Akbar saat dihubungi, Ahad (8/1).

Dalam fungsi pengawasan itulah menurutnya Golkar melihat ada hal yang perlu ditindaklanjuti. Dorongan untuk menindaklanjuti itu menurutnya, bukan dalam posisi merongrong pemerintahan atau menjatuhkan citra pemerintah.

Sikap demikian menurut Akbar tidak bisa dikatakan sebagai sikap inkonsisten, karena di satu sisi menegaskan mendukung pemerintahan sampai 2014, tapi di sisi lain terus merongrong partai pimpinan koalisi dan pemerintahan SBY-Boediono. Langkah ini menurutnya justru saling mendukung dan menguatkan pemerintahan SBY-Boediono.

”Kita berkomitmen terus mendukung, tapi kalau dalam perjalanan ada indikasi korupsi kan kita juga semua sudah sepakat, korupsi harus kita berantas, oleh karena itu kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Kita sudah dapat audit forensik BPK yang perlu ditindaklanjuti terkait perusahaan dan nama-nama yang disebutkan BPK. Terhadap hal ini perlu dilakukan penyelidikan lebih jauh,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika