REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta agar pemerintah segera menata masalah pertanahan dan mengatasi konflik lahan. Selama ini, ucapnya, konflik yang terjadi karena tidak adanya pembahasan mengenai hal prioritas peruntukan lahan tersebut. Apalagi, pada kenyataannya banyak lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan pertambangan.

Menurutnya, tak sedikit dari tanah itu merupakan lahan adat atau ulayat. Akibatnya, tak sedikit rakyat yang memprotes, karena tidak dapat menggunakan lahan produktif yang menjadi milik mereka. "Kalau rakyat menuntut, kita harus ikut bicara. Rakyat mau menanam di tanah mereka, tapi tak bisa. Itu yang menjadi kewajiban kita agar jangan lagi terjadi di mana-mana," tegas Megawati saat perayaan HUT PDIP di Jakarta, Selasa (10/1).

Pernyataan Megawati ini semakin menguatkan niat sejumlah anggota DPR yang menyatakan ingin mengajukan pembentukan pansus DPR untuk konflik agraria. Megawati menambahkan, sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur soal itu. Hanya, undang-undang tersebut seolah-olah mati suri dan tak ada turunan dari peraturan itu untuk implementasi di lapangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika