REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan hadirnya tim pemantau Liga Arab justru meningkatkan angka korban tewas di Suriah. Lebih dari 5.000 warga sipil tewas dalam protes damai menentang Presiden Suriah Bashar Al-Assad.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice, mengatakan sekitar 400 orang telah tewas dan rata-rata sekitar 40 orang tewas setiap harinya. “Jumlah kekerasan dan korban tewas semakin meningkat setelah tim pemantau datang," ujar Rice kepada Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters, Rabu (11/1).
Hal tersebut, lanjut Rice, adalah indikasi yang kuat bahwa Pemerintah Suriah tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Liga Arab.
Sementara di Washington, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan, pidato Assad justru mengalihkan perhatian dari tindak kekerasan yang dilakukannya dan menghindari tanggungjawab untuk itu. “Dia melakukan segalanya, tapi apa yang dia lakukan? Hal ini menegaskan pandangan kami bahwa sudah waktunya Assad untuk minggir,” kata Nuland.
Sebelumnya, pada Selasa (10/1), Assad memberi pidato pertamanya awal tahun ini. Ia berjanji akan menggelar reformasi dan referendum baru pada Maret mendatang. Assad mengatakan akan terjadi perubahan pada pemilihan multi partai dan Partai Baath yang berkuasa di Suriah akan diisi oleh anak-anak muda.
Assad juga memberikan sinyal bahwa ia tidak akan melepas kekuasaannya karena masih memiliki banyak pengikut. “Saya bukan seseorang yang meninggalkan tanggungjawab,” katanya.
Assad menuding media-media asing telah memperburuk kondisi di Suriah. “Kalangan internasional memberi citra buruk pemerintahan Suriah dan kini Liga Arab yang justru menyudutkan Suriah,” kata Assad dalam pidatonya.
Dalam pertumpahan darah teranyar, pasukan Suriah menembak mati 10 orang dan sebagian besarnya merupakan anti Assad. Menurut kelompok oposisi Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, pihak pemerintah telah melarang media untuk meliput sehingga jumlah keseluruhan korban tewas tidak diketahui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika