REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mempertanyakan apakah keamanan di daerahnya bisa terjamin tidak terganggu jika pemilihan kepala daerah (pilkada) ditunda dari jadwal yang telah ditentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP/KPU) Aceh.
"Apakah kalau Pilkada ditunda, kemudian ada jaminan bahwa keamanan di Aceh tidak terganggu," katanya dalam pertemuan dengan anggota Komisi III DPR RI di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan dan pendapat anggota Komisi III DPR terkait situasi terkini keamanan Aceh menjelang Pilkada yang dinilai memanas, menyusul terjadinya sejumlah aksi kekerasan bersenjata menewaskan sembilan warga luar provinsi tersebut.
Sembilan anggota Komisi III DPR yang melakukan pertemuan dengan gubernur untuk mencari masukan terkait kondisi keamanan di Aceh menjelang Pilkada itu dipimpin Aziz Syamsuddin dan didampingi antara lain M Nasir Djamil.
Sebab, Irwandi Yusuf menyebutkan sebanyak 115 pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota telah mendaftar sebagai kandidat untuk mengikuti Pilkada yang dijadualkan KIP pada 16 Februari 2012.
"Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sikap pasangan calon itu jika Pilkada ditunda lagi. Selama ini sudah dua kali ditunda. Selama ini berapa uang yang telah mereka keluarkan," kata Irwandi menambahkan.
Gubernur menyatakan, selama ini yang "keras hati" menolak Pilkada Aceh berlangsung sesuai tahapan KIP itu hanya kelompok minoritas, sementara mayoritas dalam posisi "silent" (diam).
"Artinya saya tahu persis mayoritas masyarakat yang menghendaki segera Pilkada digelar. Jangan hanya kepentingan minoritas lalu Pilkada ditunda lagi. Saya tahu apa yang bakal terjadi jika Pilkada ditunda," katanya menambahkan.
Irwandi mengatakan, saat ini secara umum situasi keamanan di Aceh kondusif dan meyakini aparat keamanan sedang bekerja untuk mengungkap kasus-kasus teror bersenjata akhir-akhir ini.
"Polda Aceh telah mendapat tambahan personel dari Mabes Polri berkisar 800 orang yang akan ditempatkan di daerah-daerah rawan. Personel perbantuan yang dikirim ke Aceh tentunya memiliki keahlian," kata dia.
Dipihak lain, ia menjelaskan kronologis awalnya penolakan Pilkada Aceh bersumber dari elit Partai Aceh, ketika partai politik lokal itu menentukan pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur.
"Saat itu, petinggi Partai Aceh mendepak saya sebagai bakal calon gubernur. Kemudian dari 17 orang mantan panglima wilayah GAM, tercatat 14 diantaranya menolak calon lain selain dari saya. Karena sudah didepak, maka saya cari 'kandang' lain yang akhirnya mencalonkan diri lewat jalur independen," kata dia.
Artinya, Partai Aceh itu sebenarnya tidak keberatan soal adanya bakal calon yang maju lewat jalur independen. "Partai Aceh hanya ketakutan jika saya maju lagi. Kalau hari ini saya menyatakan mundur, maka selesailah semuanya dan pasti partai itu sepakat Pilkada segera," kata Irwandi Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika