REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengadakan Konferensi Ketahanan Pangan (Jakarta Food Security Summit) 2012 pada 7-8 Februari di Jakarta Convention Center (JCC).
"Pembahasan tentang pangan akan selalu mengacu pada penghematan dan peningkatan dalam berbagai hal terkait aturan 20-20-20 yaitu 20 persen pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas sebesar 20 persen, dan pengurangan pengangguran sebesar 20 persen," kata Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dalam jumpa pers Kadin Indonesia di Jakarta Jumat (3/2) malam.
Konferensi ketahanan pangan itu bertujuan meraih perhatian dan pengembangan agenda tindakan nasional dari berbagai pihak tentang ketahanan pangan melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain Menteri Perdagangan, hadir pula Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, Pengamat Ekonomi, Aviliani, dan sejumlah jajaran pengurus Kadin Indonesia.
Gita mengatakan konsumsi makan secara global akan meningkat 40-50 persen dari 17 triliun kilo kalori menjadi 27 triliun kilo kalori pada 2050. Peningkatan konsumsi makanan khususnya akan lebih cepat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Di Indonesia, perkembangan populasi dari sekitar 240 juta jiwa menjadi 300 juta jiwa dalam 30-40 tahun kedepan harus ditopang dengan peningkatan ketahanan pangan,"
kata Gita.
Pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, menurut Gita, tidak hanya bicara tentang perkembangan mengenai sisi pasok tapi juga mengedepankan aspek permintaan yang terkait pola konsumsi.
"Pertanian bukan hanya pangan tapi juga energi. Terkait pula inovasi yang ada seperti inovasi dari sisi pendanaan. Bagaimana bisa memberi pendanaan bukan hanya untuk para pelaku yang inti melainkan juga pelaku di plasma," kata Gita.
Gita melanjutkan akses pendanaan untuk para petani tidak dapat diberlakukan dalam waktu yang singkat tapi dengan kalkulasi yang lebih panjang seperti 10-25 tahun.
Suryo mengatakan persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan strategis karena nilai impor makanan Indonesia yang cukup signifikan.
"Kita juga bisa memainkan peran yang lebih besar dalam hal pengadaan pangan kalau mau terjun di bidang itu," kata Suryo.
Keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan pangan, menurut Suryo, juga memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung dan tepat sasaran dalam bentuk stimulus-stimulus fiskal dan moneter. (I026)
Ikuti Whatsapp Channel Republika